/2022/06/02/652195280.jpg "Yield SBN Masih Tinggi, Hati-hati Biaya Berutang Baru Pemerintah Bisa Membengkak")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Risiko tingginya imbal hasil atau yield pasar Surat Berharga Negara (SBN) dinilai masih membayangi kenaikan biaya penerbitan utang baru pada kuartal IV 2026. Hal ini terjadi di tengah tekanan suku bunga global dan kebutuhan pembiayaan pemerintah yang masih besar.
Lead Economist Bank Danamon Indonesia, Irman Faiz mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan efisiensi biaya utang. Terlebih, imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun telah mencapai 7,24% per Oktober 2026.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penerbitan SBN neto mencapai Rp 497,5 triliun sampai dengan September 2026, atau 62,2% dari target Rp 799,5 triliun.
Dengan demikian, pemerintah masih membutuhkan pembiayaan SBN neto sekitar Rp 302 triliun pada kuartal IV-2026, dengan rencana 12 kali lelang Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Baca Juga: Pembiayaan SBN Tahun 2027 Naik, Pemerintah Perlu Jaga Yield dan Likuiditas
Irman menilai, terdapat tiga risiko utama yang perlu diwaspadai pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut.
Pertama, tekanan eksternal, terutama imbal hasil US Treasury yang masih tinggi, volatilitas nilai tukar rupiah, serta ketidakpastian arah kebijakan suku bunga The Federal Reserve (The Fed). Kondisi ini berpotensi meningkatkan premi risiko yang diminta investor untuk memegang SBN Indonesia.
Kedua, risiko supply demand, yakni ketika kebutuhan penerbitan SBN yang besar harus diserap pasar di tengah terbatasnya aliran modal asing dan kebutuhan likuiditas perbankan domestik.
Ketiga, risiko fiskal. Tekanan inflasi, kenaikan harga energi, serta kebutuhan belanja pemerintah dapat meningkatkan persepsi risiko investor terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia.
Menurut Irman, dampak kenaikan yield SBN perlu dilihat dalam perspektif jangka menengah.
Baca Juga: Kemenkeu Ungkap Alasan Yield SBN Diprediksi Tetap Terkendali hingga Akhir 2026
Sebagai ilustrasi, kenaikan yield sebesar 100 basis poin pada penerbitan utang baru senilai Rp 300 triliun berpotensi menambah beban bunga sekitar Rp 3 triliun per tahun, apabila seluruh penerbitan dilakukan dengan tingkat bunga tetap.
Meski dampak tersebut tidak langsung berlaku terhadap seluruh stok utang pemerintah, kenaikan biaya utang secara bertahap dapat mempersempit ruang fiskal. Terlebih, ketika utang lama jatuh tempo dan harus dibiayai kembali dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.
"Karena itu, kami melihat strategi pembiayaan perlu lebih fleksibel, baik dari sisi waktu penerbitan, komposisi tenor, maupun diversifikasi basis investor, tanpa meningkatkan risiko refinancing secara berlebihan," ujar Irman kepada Kontan, Minggu (11/10/2026).
Selain itu, Irman menilai kredibilitas fiskal menjadi semakin penting untuk menahan kenaikan premi risiko di pasar SBN.
"Kami memperkirakan yield SBN 10 tahun berada di sekitar 7,4% pada akhir 2026," ujar Irman.
Menurutnya, potensi kenaikan yield SBN tersebut mencerminkan tekanan yang masih bertahan akibat besarnya kebutuhan penerbitan utang, kondisi likuiditas global, serta risiko eksternal Indonesia.
Baca Juga: Komposisi Penerbitan SBN 2027 Meningkat, Pemerintah Disebut Perlu Waspadai Risikonya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
