Reporter: Siti Masitoh | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Surplus neraca perdagangan Indonesia berpotensi menyusut imbas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif dasar baru impor sebesar 10% untuk barang-barang dari semua negara, termasuk barang dari Indonesia.
Donald Trump juga mengenakan tarif timbal balik atau resiprokal yang lebih tinggi untuk negara-negara yang menurut Trump memiliki hambatan tinggi terhadap impor AS.
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhuri meramal, surplus neraca perdagangan RI berpotensi menyusut ke level US$ 2 miliar dalam dua bulan ke depan. Surplus ini turun dari posisi Februari yang mencapai US$ 3,13 miliar.
Sementara itu, surplus neraca perdagangan dengan AS berpotensi merosot hingga 50% bahkan berbalik defisit, dari posisi pada Februari 2025 yang surplusnya mencapai US$ 1,57 miliar.
Baca Juga: Pemerintah Masih Galau Respon Kebijakan Tarif Trump 32% untuk Indonesia
“Dari sisi neraca perdagangan pasti dampaknya secara langsung terhadap Amerika sendiri kan. Komoditas yang akan terganggu seperti alas kaki, tekstil dan produk tekstil dan juga mesin,” tutur Didin kepada Kontan, Kamis (3/4).
Selain berdampak ke AS, perdagangan Indonesia juga akan berdampak terhadap negara mitra dagang lainnya, seperti China, Eropa dan Jepang, sejalan dengan negara tersebut yang diperkirakan akan melakukan reciprocal policy, alias kebijakan tarif timbal balik.
Atas kebijakan tersebut, Didin menilai, ekspor komoditas utama Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel akan terganggu.
“Kemampuan ekspor dari sisi pelaku usaha pun akan menurun, sehingga penurunan ekspor akan lebih tajam lagi,” ungkapnya.
Sejalan dengan itu, biaya impor pun dinilai akan meningkat, imbas negara-negara yang melakukan kebijakan tarif timbal balik.
Baca Juga: Apindo Beri Empat Usulan ke Pemerintah Soal Kenaikan Tarif Trump
Didin menambahkan, apabila kondisi neraca perdagangan Indonesia menyusut, maka akan mengikis cadangan devisa Indonesia dalam waktu dekat ke level US$ 100 miliar, dari posisi pada Februari 2025 mencapai 157,5 miliar.
Ia juga memperkirakan, kondisi rupiah kita akan semakin terdepresiasi, bahkan bisa melampaui level Rp 17.000 per dollar dalam waktu dekat.
Kondisi ini dikhawatirkan akan menyebabkan PHK besar-besaran di banyak perusahaan, utamanya perusahaan yang banyak melakukan impor.
“Akan banyak Perusahaan Besar mlakukan PHK besar-besaranan mngingat dalam usahanya ada unsur dollar AS, sehingga bisa terancam mempailitkan dirinya/bangkrut. Dalam waktu dekat mereka kemungkinan memilih PHK sebagai upaya rasionalisasi korporasi,” jelasnya.
Lebih lanjut lagi, Didin melihat, akan terjadi rentetan dampak terhadap berbagai kegiatan usaha besar dengan UMKM. Ini karena adanya rantai ke depan dan ke belakang dari usaha besar tersebut.
Efek lanjutanya, maka akan terjadi semakin turunnya penerimaan pajak dari pemerintah, turunnya daya beli masyarakat lebih massif lagi.
Baca Juga: Indonesia Kena Tarif Trump 32%, DPR Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini
Melihat dampak-dampak tersebut, Didin pesimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,2% seperti yang direncanakan dalam asumsi dasar ekonomi makro APBN 2025. Ia menduga, perekonomian Indonesia hanya akan tumbuh setidaknya 4,7% tahun ini.
Untuk mencegah efek rambatan yang lebih buruk, Ia menyarankan agar pemerintah segera mengambil sikap. Pertama, pemerintahan Presiden Prabowo segera mengevaluasi dampak jangka pendek, menengah dan panjang akibat tarif tinggi dari AS terhadap perekonomian seraya melakukan upaya kerjasama ekonomi ASEAN, BRICS dan lainnya.
Kedua, pemerintah disarankan melakukan adjustment terhadap situasi baru dari dampak jangka pendek, menengah dan panjang atas tarif tinggi dari AS tersebut atas keseluruhan Visi, Misi, dan program pemerintah.
Ketiga, pemerintah diimbau segera menyiapkan shifting pendanaan besar-besaranan dari program jangka menengah dan panjang untuk memberikan stimulus besar-besaran kepada para pelaku usaha untuk membangkitkan pasar dalam negeri terutama kepada kalangan UMKM dan daerah.
“Upaya negosiasi pemerintah dengan AS juga perlu, tapi tidak cukup untuk menutupi kerugian perekonomian dan usaha di Indonesia,” tandasnya.
Baca Juga: Trump Tetapkan Tarif Impor 32% untuk RI, Sektor Otomotif Hingga Elektronik Terancam
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
