Total belanja negara di RAPBN 2012 mencapai Rp1.418,5 triliun

Selasa, 16 Agustus 2011 / 19:23 WIB

ILUSTRASI. Rudal balistik antarbenua Yars Rusia berbasis mobile selama Parade Hari Kemenangan di Lapangan Merah di Moskow, Rusia, 24 Juni 2020.

Reporter: Yudho Winarto |

JAKARTA. Sejalan dengan makin besarnya kapasitas fiskal, volume anggaran belanja negara yang mengalami peningkatan. Pemerintah pun memutuskan menetapkan belanja negara dalam RAPBN 2012 mencapai Rp 1.418,5 triliun.

"Kualitas belanja negara harus terus menerus kita tingkatkan, agar benar-benar dapat berfungsi secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat membacakan pengantar RAPBN dan Nota Keuangannya, Selasa (16/8).

Belanja negara sebesar Rp 1.418,5 triliun tersebut dialokasikan untuk belanja kementerian dan lembaga, Rp 476,6 triliun; belanja non-kementerian dan lembaga, Rp 477,5 triliun; dan transfer ke daerah, Rp 464,4 triliun.

Menurut SBY, penetapan itu telah sesuai dengan prioritas RKP tahun 2012, anggaran belanja kementerian dan lembaga serta belanja non-kementerian dan lembaga kita arahkan untuk mencapai sembilan sasaran utama, yaitu:

Pertama, meningkatkan belanja infrastruktur untuk mengatasi sumbatan, keterkaitan dan keterhubungan domestik, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat.
Kedua, menuntaskan program reformasi birokrasi.
Ketiga, meningkatkan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana.
Keempat, memperkuat program-program pro-rakyat, melalui langkah-langkah keberpihakan pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan.
Kelima, meningkatkan kualitas belanja negara, melalui pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah.
Keenam, mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara.
Ketujuh, meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Kedelapan, memenuhi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk riset dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia.
Kesembilan, memberikan dukungan kepada pelaksanaan kegiatan kerjasama pemerintah-swasta atau Public Private Partnership.