/2026/08/14/770335872.jpg "Tingkatkan Efisiensi Anggaran, Prabowo Ubah LKPP Jadi Badan Pengadaan Pemerintah")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan langkah besar untuk mengubah tata kelola pengadaan barang dan jasa agar belanja negara lebih efisien. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan ditingkatkan menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.
Rencana tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat konsolidasi pengadaan sekaligus mengurangi potensi pemborosan anggaran. Prabowo menegaskan, disiplin fiskal tidak hanya berkaitan dengan penetapan anggaran, tetapi juga harus dijaga sampai tahap pelaksanaan belanja.
“Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan,” ujar Prabowo dalam penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Gedung Parlemen, Jumat (14/8/2026).
Pengadaan Pemerintah Dinilai Masih Terfragmentasi
Prabowo menyoroti mekanisme pengadaan pemerintah yang selama ini masih banyak dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Menurut dia, pola tersebut tidak efisien ketika barang yang dibeli memiliki spesifikasi yang sama.
Baca Juga: PDB RI Belum Diperbarui Selama 10 Tahun, Prabowo Minta Masyarakat Mau Disensus BPS
Pembelian secara terpisah menyebabkan proses pengadaan harus dilakukan berulang kali. Selain itu, volume pembelian yang terpecah membuat pemerintah kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga yang lebih kompetitif melalui daya tawar dalam jumlah besar.
“Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara,” katanya.
Prabowo mengatakan penerapan konsolidasi pengadaan sebenarnya telah memberikan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan data LKPP, konsolidasi pengadaan pemerintah daerah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86% pada 2025.
Angka efisiensi tersebut kemudian meningkat menjadi 25,43% pada 2026.
Menurut Prabowo, tingkat efisiensi masih dapat ditingkatkan apabila konsolidasi pengadaan diterapkan secara lebih luas dan didukung dengan pemanfaatan katalog elektronik, perencanaan berbasis data serta penerapan praktik pengadaan terbaik secara disiplin.
Efisiensi Pengadaan Bisa Capai Rp360 Triliun
Prabowo memperkirakan konsolidasi tersebut berpotensi menghasilkan efisiensi hingga 30% dari total belanja pengadaan pemerintah yang nilainya mencapai sekitar Rp1.200 triliun.
Dengan asumsi efisiensi sebesar 30%, potensi penghematan anggaran yang dapat diperoleh pemerintah mencapai sekitar Rp360 triliun.
“Artinya efisiensinya bisa mencapai sekitar Rp360 triliun,” ujar Prabowo.
Ia juga memberikan contoh pengadaan layar pintar interaktif yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah daerah secara terpisah. Harga pembelian barang tersebut disebut berada di kisaran Rp150 juta per unit.
Baca Juga: Prabowo Targetkan Busa Mineral dan Komoditas Strategi Komiditas Beroperasi Awal 2027
Namun, setelah kebutuhan pengadaan dikonsolidasikan, pemerintah dapat memperoleh barang serupa dengan harga sekitar Rp26 juta per unit.
“Setelah pembelinya dikonsolidasikan kita bisa beli Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir enam kali,” katanya.
Prabowo menilai perbedaan harga tersebut menunjukkan besarnya ruang efisiensi yang dapat diperoleh pemerintah melalui konsolidasi pengadaan. Karena itu, pemerintah akan memperluas skema tersebut terhadap berbagai barang dan jasa yang memiliki kebutuhan maupun spesifikasi serupa.
“Karena itu saya lapor di sini, pemerintah akan mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa,” tegasnya.
LKPP Akan Ditingkatkan Menjadi Badan Pengadaan Pemerintah
Untuk mendukung pelaksanaan strategi tersebut, pemerintah juga akan memperkuat kelembagaan yang menangani kebijakan pengadaan barang dan jasa.
Prabowo menyatakan LKPP akan ditingkatkan menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Perubahan kelembagaan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan konsolidasi pengadaan pemerintah secara nasional.
“Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah dan untuk itu kita mohon dukungan DPR,” pungkas Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_22072614202900.jpg)
