PDB RI Belum Diperbarui Selama 10 Tahun, Prabowo Minta Masyarakat Mau Disensus BPS

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia sudah lebih dari 10 tahun belum melakukan re-basing atau pembaruan metode penghitungan produk domestik bruto (PDB).

Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena ukuran PDB menjadi salah satu dasar dalam menghitung rasio defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Prabowo mengatakan, dalam RAPBN 2027 pemerintah mengasumsikan PDB Indonesia mencapai Rp 27.987 triliun. Dengan kebutuhan pembiayaan sebesar Rp 671,2 triliun, defisit APBN dipatok sebesar 2,40% terhadap PDB.

Baca Juga: Prabowo Targetkan Busa Mineral dan Komoditas Strategi Komiditas Beroperasi Awal 2027

"Jika ternyata PDB kita lebih besar, maka defisit kita lebih kecil," ujar Prabowo dalam pidatonya pada agenda Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 di Parlemen, Jumat (14/8/2026).

Menurut Prabowo, besaran angka-angka dalam APBN sangat bergantung pada asumsi makro ekonomi. Sementara itu, asumsi makro ekonomi sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Saya mendapat laporan, sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan re-basing, atau pembaruan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita," kata Prabowo.

Karena itu, Prabowo mendorong pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Sensus tersebut melibatkan sekitar 251.000 petugas yang bekerja di seluruh desa di Indonesia.

Prabowo meminta masyarakat ikut memastikan sensus ekonomi berjalan dengan baik, termasuk dengan mengisi data secara jujur dan mengajak masyarakat lainnya untuk melakukan hal yang sama.

Baca Juga: Prabowo Bidik Kemiskinan Turun ke 6%-6,5% pada 2027

Ia menegaskan data yang dikumpulkan BPS melalui sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan masyarakat.

Sebaliknya, data tersebut akan menjadi dasar pemerintah untuk menyusun kebijakan dan anggaran secara lebih tepat.

"Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran," ujarnya.

Selain memperbarui basis penghitungan ekonomi, pemerintah juga akan menggunakan hasil sensus ekonomi 2026 untuk memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Prabowo menyebut pembaruan data tersebut penting agar kebijakan pemerintah, termasuk pengalokasian anggaran, dapat semakin tepat sasaran.

"Karena itu sensus ekonomi ini sangat penting," tegas Prabowo.

Hasil sensus dan proses rebasing PDB disebut tidak hanya berpengaruh terhadap statistik ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi cara pemerintah melihat kapasitas ekonomi nasional serta rasio fiskal, termasuk defisit APBN 2027.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Video Terkait

Rasio Utang Pemerintah 40% PDB, Ekonom Soroti Kemampuan Bayar dan Kualitas Belanja