kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Tahun depan, buku wajib pelajaran SD dan SMP gratis


Selasa, 07 September 2010 / 15:39 WIB
Tahun depan, buku wajib pelajaran SD dan SMP gratis


Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can

JAKARTA. Ini kabar baik bagi orang tua murid. Tahun depan pemerintah membebaskan biaya buku pelajaran wajib bagi sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kebijakan ini berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta. "Pokoknya pendidikan swasta maupun negeri gratis," ujar Menteri Pendidikan Mohammad Nuh usai rapat terbatas bidang pendidikan di Istana Wakil Presiden, Selasa (7/9).

Tujuan pembebasan biaya buku wajib ini adalah menuntaskan pendidikan dasar mulai dari SD hingga SMP maupun Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Tsnawiyah. "Kita sama-sama tahu, pendidikan dasar masih ada 1,7 % yang drop out," katanya.

Dengan kebijakan ini, sekolah tidak boleh menarik dana dari para orang tua murid untuk membeli buku pelajaran wajib pendidikan dasar. Sebab, kata Nuh, pada 2011 nanti pemerintah akan melunasi seluruh buku pelajaran wajib yang dibutuhkan SD dan SMP.

Nuh menambahkan, tahun depan siswa SD bakal ada tambahan tiga buku pelajaran wajib. Adapun bagi siswa SMP akan ada lima buku wajib.

Sumber dana untuk membiayai kebijakan itu berasal dari alokasi dana pendidikan yang ditransfer ke daerah. Nuh menjelaskan, dari Rp 243 triliun anggaran pendidikan dalam RAPBN 2011, sebanyak Rp 153 triliun mengalir ke daerah melalui dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dan bagi hasil pendidikan.

Nuh mengatakan, meski lebih dari separuh dana pendidikan ditransfer ke daerah, pemerintah pusat tetap memberikan panduan dalam memanfaatkan dana tersebut. Salah satu prioritas utamanya adalah menuntaskan pendidikan dasar 9 tahun. "Karena itu, daerah segera melunasi wajib belajar 9 tahun. Esensinya itu," kata mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×