Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan harga komoditas global membuat pemerintah harus menyesuaikan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun ini.
Hal ini juga dilakukan karena ada selisih atau gap yang besar antara Harga Jual Eceran (HJE) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga harga keekonomian, sehingga menyebabkan kerugian Badan Usaha.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, harga keekonomian pertalite, minyak tanah, solar, gas LPG, dan juga sudah jauh di atas harga asumsi Indonesia Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar US$ 63 per barel, yang merupakan harga yang digunakan untuk mengalokasikan subsidi APBN.
Menurutnya, saat ini harga keekonomian meningkat tajam sejalan dengan ICP yang bertengger di atas US$ 100 per barel. Sehingga harga keekonomian minyak tanah berubah menjadi Rp 10.198 per liter, solar menjadi Rp 12.119 per liter, gas LPG Rp 19.579 per kilogram, dan pertalite menjadi Rp 12.665 per liter.
Baca Juga: Sri Mulyani: Arus Kas PLN Akan Defisit Rp 71,1 Triliun Jika Tak Diberikan Kompensasi
“Saat ini terjadi adalah harga keekonomian dalam APBN 2022 (ICP US$ 63 per barel) berubah menjadi harga keekonomian (ICP US$ 100 per barel). Ini jauh lebih tinggi dan volume serta nilai tukar juga berubah,” tutur Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (19/5)
Adapun, sebelumnya pemerintah mengatur HJE untuk minyak tanah Rp 2.500 per liter, solar Rp 5.450 per liter, gas LPG 4,250 per kilogram, dan pertalite Rp 7.650 per liter.
Sementara itu, untuk harga keekonomian yang diatur dalam asumsi APBN 2022 atau asumsi ICP yang sebesar US$ 63 per barel, diantaranya harga minyak tanah dipatok sebesar Rp 6.776 per liter, solar Rp 8.270 per liter, gas LPG Rp 12.624 per kilogram, dan pertalite Rp 8.678 per liter.
Sehingga, lanjutnya, dengan perubahan tersebut, arus kas Pertamina sejak awal tahun ini manjadi negatif karena harus menanggung selisih antara harga jual eceeran dengan harga keekonomian dengan harga ICP di atas US$ 100 per barel.
“Tentu kalau dia (Pertamina) harus impor bahan bakar, maka dia juga membayarnya dalam bentuk dollar. Ini yang menyebabkan kondisi keuangan Pertamina menurun,” jelasnya.
Adapun, arus kas operasional pertamina pada Maret 2022 tercatat negatif US$ 2,44 miliar. Jika tidak ada tambahan dari pemerintah, maka pada Desember 2022, arus kas operasionalnya akan defisit US$ 12,96 miliar.
Baca Juga: Pemerintah Ajukan Perubahan Anggaran, Begini Rinciannya
Selain itu seluruh rasio keuangan Pertamina juga mengalami pemburukan yang signifikan sejak awal tahun ini, Hal ini dapat menurunkan credit rating Pertamina dan juga akan berdampak pada credit rating pemerintah.
Meski terjadi gap antara harga jual eceran dengan harga keekonomian yang meningkat, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga pasokan BBM dan satu harga BBM serta gas LPG yang harganya masih bisa dijangkau oleh masyarakat.
Saat ini, pemerintah tengah mengajukan asumsi dasar ekonomi makro yaitu perubahan ICP dari US$ 63 per barel menjadi kisaran US$ 95 per barel, kemudian menjadi US$ 105 per barel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
