Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun pada tahun 2025.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya efisiensi belanja negara sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Baca Juga: Sri Mulyani Potong Anggaran Transfer ke Daerah Rp 50,59 Triliun
Pemangkasan ini mencakup beberapa pos anggaran penting, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Dalam beleid tersebut, DAU dipangkas sebesar Rp 15,67 triliun dari pagu awal Rp 446,63 triliun menjadi Rp 430,95 triliun.
Sementara itu, DAK Fisik mengalami pengurangan sebesar Rp 18,3 triliun dari pagu Rp 36,95 triliun, sehingga alokasi akhirnya menjadi Rp 18,64 triliun.
Secara rinci, pemangkasan DAK Fisik ini menyasar bidang konektivitas sebesar Rp 14,59 triliun, bidang irigasi sebesar Rp 1,72 triliun, bidang pertanian sebesar Rp 675,3 miliar, serta bidang pangan akuatik sebesar Rp 1,3 triliun.
Ada pula pemangkasan alokasi dana yang bersumber dari pos DAU Bidang Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 15,6 triliun.
Baca Juga: Kantor Sri Mulyani Lakukan Penghematan Anggaran Hingga Rp 12 Triliun di 2025
Direktur Dana Transfer Umum di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Sandy Firdaus membenarkan bahwa pemangkasan anggaran di daerah ini berpengaruh langsung terhadap DAU spesifik di bidang PU serta DAK Fisik.
Oleh karena itu, pemerintah daerah (pemda) diminta untuk melakukan refocusing, dengan melakukan penghematan dari pos lain yang dapat dialihkan untuk belanja produktif, termasuk di bidang PU.
"Pemda harus mulai melakukan refocusing, mana yang bisa dishifting dari hasil penghematan, mulai dari perjalanan dinas, seminar dan lain-lain untuk bisa digunakan bagi belanja-belanja yang memang produktif," ujar Sandy dalam acara Preheating Serasi 2025: Efisiensi APBD untuk Belanja yang Lebih Produktif, Selasa (4/2).
Sementara itu, Direktur Dana Transfer Khusus Purwanto mengatakan, meski belanja modal seperti pangan dan infrastruktur terdampak kebijakan tersebut, namun sejumlah pos DAK Fisik yang lain tidak terkena efisiensi.
Baca Juga: Proyek Strategis Nasional Terimbas Penghematan
Misalnya saja DAK Fisik di bidang pendidikan, kesehatan, serta air minum dan sanitasi.
"Jadi kami harap pemda yang tidak terkena pencadangan (dipangkas) di DAK Fisiknya bisa tetap fokus siap-siap merealisasikan DAK Fisik yang tidak dicadangkan," katanya.
Sementara untuk DAK Fisik pangan dan infrastruktur yang terlanjur dipangkas, ia berharap akan ada kebijakan pemerintah pusat lainnya yang bisa mengompensasi hal tersebut agar program pembangunan di daerah tidak terhenti akibat kebijakan efisiensi ini.
"Untuk yang sudah dicadangkan (dipangkas), kita berharap nanti ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tentunya akan bermanfaat juga bagi rakyat di daerah setempat dalam bentuk lain atau bentuk yang sama," katanya.
Selanjutnya: Robert Kiyosaki: Tarif Trump Bisa Bikin Pasar Ambruk, Tapi Juga Cetak Kekayaan!
Menarik Dibaca: Promo Esteh Indonesia Cerita Cinta Series Hingga 28 Februari 2025, Harga Bersahabat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
