Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Uji Agung Santosa
BANDUNG. Bank Indonesia mewaspadai kemungkinan lonjakan inflasi dalam waktu dekat. Otoritas moneter ini melihat ada sejumlah risiko jangka pendek inflasi, pertama kenaikan harga BBM subsidi. Kedua, kenaikan upah minimum propinsi (UMP) 2015, dan ketiga, produksi pangan yang menurun akibat kekeringan.
Untuk mengantisipasi berbagai risiko inflasi tersebut, BI melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi dilakukan bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menyiapkan langkah mitigasi mengatasi lonjakan inflasi setelah BBM naik.
Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, ada empat langkah yang dipersiapkan BI. Pertama, mengatasi kuota BBM bersubsidi apabila habis. Bagaimana cara menangani kuota agar tetap sesuai hingga akhir tahun. Asal tahu saja, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 volume BBM ditetapkan 46 juta kiloliter (kl).
Kedua, pengendalian tarif angkutan kota. Menurut Perry, pada kenaikan harga BBM tahun lalu, secara rata-rata nasional tarif angkutan dalam kota mengalami kenaikan tidak lebih dari 30%. "TPID lakukan koordinasi untuk antisipasi ini," ujar Perry dalam konferensi pers "Perekonomian Daerah: Perkembangan Terkini, Risiko, dan Tantangan ke Depan" di Bandung, Selasa (11/11).
Ketiga, memastikan pasokan dan distribusi pangan terjaga. Jika ada kenaikan harga pangan akibat harga BBM naik, yang perlu disiapkan adalah langkah-langkah operasi pasar ataupun penyediaan pangan.
Keempat, bagaimana mensukseskan transfer tunai melalui e-payment sebagai langkah kompensasi. "Untuk level nasional sudah dilakukan. Kalau dilakukan secara luas akan lebih membantu," kata Perry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
