Reporter: Arsy Ani Sucianingsih | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rata-rata pertambahan penduduk bekerja pada era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ditopang oleh sektor jasa perdagangan dan transportasi.
Ekonom dari Institute For Development of economics and finance (Indef) Andry Satrio ugroho mengatakan, seperti pada sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi memberikan rata-rata tambahan penduduk bekerja terbesar pada era Jokowi atau sebesar 1.106.590 penduduk per tahun dengan Rasio Penciptaan kerja (RPK) sebesar 286.336.
Hal ini dinilai wajar karena ditopang oleh perkembangan e-commerce yang saat ini masih berlangsung dan dukungan sektor pariwisata yang sangat meningkat.
Perllu di ketahui, sektor ecommerce di Indonesia merupakan salah satu yang paling berkembang di kawasan Asia. “Nilai investasi di sektor ini bahkan mencapai US$ 5 miliar dengan total nilai transaksi sebesar Rp 75 triliun per tahun,” ujarnya Selasa (20/2).
Sementara pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi memberikan tambahan 169,137 penduduk per tahunnya dan RPK 19.160. Pencapaian ini lebih tinggi di bandingkan pada era SBY/Boediono yang mengalami minus atau penduduk bekerja berkurang sebesar 296.453 penduduk per tahun dengan RPK minus 28.282.
“Sumbangsih terhadap pencapaian ini juga ditengarai oleh transportasi online, bisnis yang saat ini selalu dipersulit oleh pemerintah. Saya kira perlu untuk memperhatikan sektor ini” tambahnya .
Ada pula sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan menunjukkan angka yang anjlok nyaris 50% di bandingkan tiga tahun pertama pemerintahan sebelumnya. salah satu penyebabnya adalah karena lesunya bisnis properti sejak pertengahan tahun 2016 sampai akhir 2017.
Andry menambahkan, menurut survei harga properti residensial Bank Indonesia (BI) pada kuartal tiga/2017. Faktor-faktor yang membuat lesu bisnis property adalah bunga KPR sebesar 20,26%, persyaratan uang muka 16,57%, pajak 16,13%, perizinan 14,45%. “Kenaikan harga bahan bangunan 11,68% juga menjadi penyebabnya,” katanya.
Sedangkan, sektor jasa kemasyarakatan, social, dan perorangan, rasio penciptaan lapangan kerja dalam masa kepemimpinan Jokowi-JK terjadi penurunan berkisar pada angka 35 ribu bila dibandingkan dengan 3 tahun periode SBY-Boediono yang mampu mengurangi hingga 7 juta tenaga kerja formal.
“Pemerintahan sekarang hanya mampu mengurangi sekitar 1 juta tenaga kerja formal. Ada indikasi bahwa adanya kucuran dana desa sejak tahun 2015 dan mempengaruhi tenaga kerja sektor ini,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
