CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.860   -72,00   -0,46%
  • IDX 7.215   -94,11   -1,29%
  • KOMPAS100 1.103   -14,64   -1,31%
  • LQ45 876   -10,76   -1,21%
  • ISSI 218   -3,03   -1,37%
  • IDX30 448   -5,87   -1,29%
  • IDXHIDIV20 540   -6,91   -1,26%
  • IDX80 126   -1,77   -1,38%
  • IDXV30 135   -1,94   -1,41%
  • IDXQ30 149   -1,85   -1,22%

Sejumlah Megaproyek Jokowi Belum Rampung, Begini Saran Ekonom


Kamis, 27 April 2023 / 17:32 WIB
Sejumlah Megaproyek Jokowi Belum Rampung, Begini Saran Ekonom
ILUSTRASI. Rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di akhir masa jabatan Jokowi masih banyak megaproyek pemerintah yang belum rampung dan membebani APBN.


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tinggal satu tahun lagi. Di akhir masa jabatannya itu masih banyak megaproyek pemerintah yang belum rampung dan membebani APBN.

Contohnya saja megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dan Jalan tol Trans Sumatra.

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manelit, megaproyek tersebut harus segera dirampungkan sebelum masa pemerintahan Jokowi selesai untuk memastikan penggunaan anggaran yang sudah dikeluarkan tidak mubazir.

"Apalagi kalau kita lihat sebenarnya proyek yang dikerjakan saat ini adalah proyek yang sebelumnya telah melalui beragam proses seleksi dari beragam proyek yang diajukan untuk proyek strategis nasional," kata Rendy pada Kontan.co.id, Kamis (27/4).

Baca Juga: Jelang Pengoperasian, Kereta Api Cepat Jakarta Bandung Lakukan Proses Fine Adjustment

Namun demikian, kata Rendy, ada satu hal yang juga tidak boleh luput dari beragam proyek yang tengah dilakukan pemerintah saat ini.

Menurutnya, pemerintah perlu belajar dalam memutuskan suatu proyek itu perlu dilanjutkan atau tidak. Karena sebuah proyek tentu perlu memenuhi prasyarat benefit dan cost analysis yang tujuannya pemenuhan kebutuhan publik secara umum.

Misalnya, dalam proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Saat ini prorek tersebut sudah di atas 50% terkait pembangunanya namun memang kontroversi terkait proyek ini masih berlanjut hingga saat ini.

Pemerintah perlu mengkaji kembali, apakah proyek ini memang memberikan manfaat secara umum atu hanya menjadi proyek ambisius semata.

"Ketika misalnya dalam analisis kriteria tersebut tidak terpenuhi maka pemerintahan terutama yang baru nanti perlu mengambil sikap apakah akan melanjutkan proyek tersebut atau tidak," kata Rendy.

"Sekali lagi bahwa ini setelah memenuhi atau melalui penilaian yang bertahap karena penilaian ini yang kemudian memutuskan apakah proyek lanjut atau tidak," imbuhnya.

Selanjutnya, jika dalam proses kajian proyek tersebut diputuskan untuk dilanjutkan, maka komunikasi politik antara pemerintah saat ini dengan pemerintahan baru nantinya juga merupakan salah satu kunci untuk memastikan keberlanjutan dari beragam proyek yang dibangun di masa pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua ini.

Baca Juga: Ekonom Ingatkan Enam Tantangan Ekonomi Bagi Capres 2024

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×