Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Setelah memerintah selama 10 tahun, di masa akhir pemerintahannya, diharapkan Presiden SBY berniat kuat memberikan warisan yang baik bagi bangsa dengan memastikan kesinambungan pembangunan ke pemerintahan berikutnya tidak mengalami gejolak.
"Dalam hal subsidi BBM, Presiden SBY mestinya mengambil langkah menaikkan harga BBM sekarang untuk mengurangi subsidi yang sudah melampaui ambang batas APBN.
Kalau SBY tidak menaikkan harga BBM sekarang beban ini akan diwariskan kepada pemerintahan baru Jokowi-JK," kata Lukman Hakim Hasan, Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, di Jakarta, Selasa (26/8).
Menurut Lukman, bila melihat alokasi subsidi BBM di awal pemerintahan SBY di 2005, hanya Rp 50 Triliun pertahun.
Namun 9 tahun kemudian atau sekarang ini sudah hampir mencapai Rp 400 triliun.
"Itu artinya ada kebijakan selama ini yang tidak efektif dalam mengendalikan subsidi BBM, yang boleh jadi karena keragu-raguan mengambil kebijakan," ujar Lukman.
"Di sisi lain yang jelas dirasakan adalah bahwa subsidi BBM selama ini memang terbukti tidak tepat sasaran. Besarnya subsidi BBM itu tidak dinikmati oleh masyarakat bawah, tetapi justru warga yang mampu," Lukman menambahkan. (Hasanudin Aco)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_01072510312000.jpg)
