Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa layanan aduan masyarakat yang baru dibuka sejak 15 Oktober 2025 telah menerima 15.933 pesan melalui WhatsApp resmi Kementerian Keuangan di nomor 082240406600.
Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin melaporkan keluhan terkait pelayanan pajak maupun bea cukai.
Dari total pesan yang masuk, sebanyak 2.648 pesan telah diverifikasi, terdiri dari 189 laporan aduan dan 2.459 pesan nonaduan seperti ucapan selamat atau dukungan. Sementara itu, 13.285 pesan lainnya masih dalam proses verifikasi.
“Dalam dua hari ini sudah masuk 15.933 pesan WhatsApp. Ada juga yang kirim ucapan selamat sekitar 2.459 pesan. Lumayan. Sisanya sedang diverifikasi dan ada sekitar 10 laporan yang segera kami tindak,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Baca Juga: Bea Cukai Bersama TNI-Polri Gagalkan Penyelundupan 10.000 Koli Barang Ilegal
Menurut Purbaya, sebagian besar laporan berisi keluhan tentang pelayanan dan kinerja pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Salah satu laporan yang ia bacakan menyoroti perilaku sejumlah pegawai Bea dan Cukai yang kerap terlihat nongkrong di Starbucks dengan pakaian dinas, berdiskusi keras-keras hingga membahas urusan bisnis pribadi.
Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan laporan tersebut akan segera ditindak karena informasi lokasi dan identitas yang diberikan pelapor dinilai lengkap.
“Ini akan kami kejar karena alamatnya jelas. Saya baru tahu ternyata di bawah masih ada yang seperti ini, padahal sudah berulang kali saya tegur,” ujarnya tegas.
Baca Juga: Bea Cukai Bongkar Jaringan Narkotika, Sita 683 Kg Barang Bukti dan Rp 26 Miliar Aset
Ia memperingatkan, mulai Senin, 20 Oktober 2025, dirinya tidak akan segan memecat pegawai Bea dan Cukai maupun pegawai Kementerian Keuangan lain yang kedapatan berkegiatan di luar kantor saat jam kerja.
“Kalau masih ada yang nongkrong di kafe berseragam, saya akan pecat. Jangan seenaknya begitu,” kata Purbaya.
Selain laporan tersebut, Purbaya juga menyoroti aduan mengenai penjualan ilegal pita cukai rokok di Madura yang disebut dilakukan secara besar-besaran. Ia menilai praktik itu bukan hal baru dan berharap masyarakat turut membantu mengawasi.
“Kami terbatas dari pusat, jadi ini semacam crowd reporting. Semua bisa kirim masukan langsung ke saya,” katanya.
Laporan lain yang dibacakan menyangkut dugaan premanisme di salah satu kantor pajak, yakni KPP 3 Raksa. Purbaya berjanji akan memeriksa langsung laporan tersebut minggu depan.
Baca Juga: Pantau Harga Rokok, Bea Cukai Sisir Semua Toko di Indonesia
“Kalau benar ada premanisme, saya pastikan langsung beres. Saya pikir masalah sudah selesai di atas, ternyata belum,” ujarnya.
Ia juga menyinggung sikap acuh sejumlah pejabat birokrasi yang merasa aman karena masa jabatan menteri dianggap hanya sementara.
“Ada pejabat yang berpikir, ‘menterinya paling sebentar’, jadi mereka tidak peduli. Tapi kalau mereka masih berani melanggar, saya yang akan ganti mereka lebih dulu,” tegasnya.
Purbaya turut membacakan laporan lain dari seorang pengusaha impor yang mengeluhkan lamanya pemeriksaan barang oleh Bea dan Cukai, hingga berujung denda tanpa alasan jelas.
Pelapor juga menyebut adanya kesan “diktator” karena pengusaha sulit mengajukan keberatan tanpa risiko barang tertahan.
“Ini laporan lengkap, ada nama, lokasi, dan bukti. Akan kami buka dan tindak,” tegas Purbaya, menutup pernyataannya.
Baca Juga: Sri Mulyani Optimis Dirjen Bea Cukai Baru Bisa Genjot Penerimaan Lebih Besar
Ia menekankan bahwa budaya kerja dan tata kelola di lingkungan Bea dan Cukai harus berubah.
Melalui saluran aduan masyarakat ini, Purbaya berharap sistem pengawasan publik bisa mempercepat perbaikan pelayanan di jajaran Kementerian Keuangan.
Selanjutnya: Prabowo Ulang Tahun, Menu MBG Hari Ini Nasi Goreng & Telur Ceplok, Cek Nutrisinya
Menarik Dibaca: 15 Makanan yang Mempercepat Penyembuhan Flu, Sup Ayam di Peringkat 1
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News