CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.879   -20,00   -0,13%
  • IDX 7.140   -74,83   -1,04%
  • KOMPAS100 1.092   -10,71   -0,97%
  • LQ45 871   -4,83   -0,55%
  • ISSI 215   -3,21   -1,47%
  • IDX30 447   -1,43   -0,32%
  • IDXHIDIV20 540   0,19   0,03%
  • IDX80 125   -1,23   -0,97%
  • IDXV30 135   -0,31   -0,23%
  • IDXQ30 149   -0,31   -0,21%

Priyo sesali sikap KIH dan KMP yang tak akur


Kamis, 30 Oktober 2014 / 22:04 WIB
Priyo sesali sikap KIH dan KMP yang tak akur
ILUSTRASI. P2P Lending


Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Politisi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, menyesali keinginan Koalisi Indonesia Hebat untuk membentuk pimpinan DPR tandingan. Priyo menilai hal tersebut sebagai suatu preseden buruk untuk kinerja DPR dalam lima tahun ke depan.

"Sudah 17 tahun saya menghuni parlemen, pernah jadi ketua fraksi, pimpinan DPR, tapi belum pernah kejadian dibuat DPR tandingan. Saya terperanjat dan kecewa," ujar Priyo seusai menghadiri konferensi pers Partai Golkar di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (30/10).

Menurut Priyo, situasi saat ini seharusnya menjadi momentum pertemuan antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Kedua koalisi seharusnya dapat mendiskusikan masalah perebutan ketua komisi dan alat kelengkapan Dewan dan mendapatkan solusi terbaik.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, meskipun jumlah anggota koalisi di DPR nantinya dikuasai oleh partai di luar pemerintah, hal itu justru akan menguntungkan pemerintah. Kontrol terhadap pemerintah akan semakin kuat. Menurut dia, parlemen yang kuat tidak perlu dikhawatirkan.

Sebaliknya, Priyo juga mengkritik sikap Koalisi Merah Putih yang tidak mau mengalah untuk memberikan jatah 16 calon ketua komisi dan alat kelengkapan Dewan kepada KIH. Menurut Priyo, permintaan KIH bukanlah sesuatu yang berlebihan dan patut untuk dipertimbangkan. "KMP bukalah harusnya salah satu," kata Priyo.

Sebagai akibat dari perpecahan yang terjadi di dalam parlemen, Priyo mengatakan, hal itu akan menimbulkan preseden buruk bagi DPR. Dualisme itu akan memengaruhi kinerja DPR dalam mengambil kebijakan. Misalnya, dalam beberapa waktu dekat, akan dilakukan pembahasan soal undang-undang, rencana kenaikan bahan bakar minyak, serta pembahasan mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). (Abba Gabrillin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×