kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.914.000   24.000   1,27%
  • USD/IDR 16.326   31,00   0,19%
  • IDX 7.891   -53,11   -0,67%
  • KOMPAS100 1.111   -9,64   -0,86%
  • LQ45 829   2,03   0,24%
  • ISSI 266   -2,45   -0,91%
  • IDX30 429   0,72   0,17%
  • IDXHIDIV20 496   2,85   0,58%
  • IDX80 125   0,16   0,13%
  • IDXV30 131   0,34   0,26%
  • IDXQ30 139   0,61   0,44%

Presiden Jokowi ingin KIH dan KMP bersatu


Kamis, 30 Oktober 2014 / 21:38 WIB
Presiden Jokowi ingin KIH dan KMP bersatu
ILUSTRASI. 6 Manfaat Tidur Pakai Penutup Mata untuk Kecantikan dan Kesehatan.


Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar Dewan Pimpinan Rakyat bisa kompak sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terkait pertikaian antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di parlemen, diharapkan ada solusi bersama untuk menjaga keutuhan parlemen. Hal itu disampaikan mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto.

"Presiden sebagai eksekutif itu sangat berharap DPR bisa segera mencari solusi-solusi politik sehingga pilar-pilar kenegaraan bisa langsung berfungsi secara utuh untuk bisa menjalankan peran masing-masing," kata Andi, yang pekan depan resmi menjabat sekretaris kabinet, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (30/10).

Hingga saat ini, menurut Andi, Presiden Jokowi belum mempertimbangkan usulan Koalisi Indonesia Hebat untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang membatalkan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Menurut Andi, usulan itu belum disampaikan secara resmi kepada Presiden.

"Belum ada usulan konkret ke arah sana ya. Jadi, biasanya bila ada usulan seperti itu akan muncul beberapa kajian dari beberapa lembaga, seperti Menko Polhukam dan Lembaga Ketahanan Nasional. Sampai sekarang belum ada," kata dia.

Seperti diberitakan, DPR belum juga bekerja secara efektif karena masih adanya tarik ulur kekuatan dari dua kubu, yakni Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. KIH akhirnya membentuk pimpinan DPR tandingan karena merasa tidak diakomodasi dalam proses pemilihan alat kelengkapan Dewan yang dikuasai mutlak oleh Koalisi Merah Putih. (Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Powered Scenario Analysis Procurement Strategies for Competitive Advantage (PSCA)

[X]
×