Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk mempercepat penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 22% di tahun 2020 ini.
Sebelumnya, pemerintah sudah menetapkan penurunan tarif PPh Badan secara bertahap, yaitu menjadi 22% pada tahun 2021 -2022, dan selanjutnya menjadi 20% pada 2023.
Penurunan tarif PPh Badan awalnya direncanakan melalui penerbitan Omnibus Law Perpajakan yang drafnya sudah disampaikan kepada DPR pada Februari lalu.
Baca Juga: Jokowi alokasikan Rp 75 triliun untuk dukungan di sektor kesehatan hadapi covid-19
Namun Presiden Joko Widodo sore ini, Selasa (31/3), mengumumkan penambahan belanja APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun dalam rangka penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan perekonomian.
Di antaranya ialah untuk memberikan stimulus melalui insentif perpajakan dalam rupa penurunan tarif PPh Badan. “Dan untuk penurunan tarif PPh Badan sebesar 3% dari 25% menjadi 22%,” kata Jokowi dalam konferensi pers.
Baca Juga: Pemerintah cari sumber pembiayaan baru karena defisit melebar, ini saran ekonom
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama membenarkan keputusan tersebut.
Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% akan dipercepat yaitu menjadi dimulai pada tahun ini hingga 2021, kemudian tarif diturunkan kembali menjadi 20% mulai tahun 2022.
“Betul. Ditunggu penjelasan resmi yang lebih rinci dalam waktu dekat ini ya,” tutur Hestu kepada Kontan.co.id, Selasa (31/3).
Dengan begitu, artinya penurunan tarif PPh Badan tidak perlu lagi menunggu UU Omnibus Law Perpajakan terbit.
Baca Juga: Jokowi instruksikan alokasi APBN 2020 sebesar Rp 405,2 triliun untuk tangani corona
Penurunan tarif PPh Badan akan dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang diterbitkan dalam waktu dekat.
Perppu tersebut sekaligus mengakomodasi pelebaran defisit APBN di atas 3% hingga tahun 2022 mendatang.
“Perppu yang akan dikeluarkan berisi langkah-langkah luar biasa dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, melalui berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020 serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga sektor keuangan,” tutur Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
