Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) diminta tidak bermain-main dalam memilih jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Selain diminta melakukan proses lelang jabatan, Menkeu harus memilih sosok yang memiliki kompetensi dan track record yang baik serta bersih dari titipan pihak lain.
Oleh karena itu, pelibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun dibutuhkan untuk menelisik laporan harta kekayaan calon-calon yang ada, termasuk juga panitia pemilih.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Muharram menanggapi kabar kurang transparannya proses pemilihan Dirjen Bea dan Cukai. “Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, Bea dan Cukai itu penjaga border negara dari penyelundupan. Ini jabatan yang strategis,” tuturnya, Jumat (13/3).
Selain syarat-syarat di atas, Ecky meminta sosok yang nantinya menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai haruslah memiliki jiwa kepemimpinan yang bisa merangkul seluruh bawahannya. Ia menekankan, seorang Dirjen Bea dan Cukai harus bisa menjaga kebersamaan di internal Bea dan Cukai sendiri.
“Ini penting, jangan sampai ada penolakan terhadap sosok Dirjen dari internal Bea dan Cukai sendiri. Ini agar kinerja di Bea Cukai sendiri bisa berjalan dengan baik dan target-target tercapai,” ucapnya.
Hal senada diungkapkan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Menurutnya, lelang jabatan Dirjen Bea dan Cukai harus dilakukan secara terbuka. Bukan hanya itu, untuk memastikan jabatan Dirjen Bea dan Cukai tak diisi oleh orang titipan pihak tertentu, ia meminta panitia seleksi tidak diisi oleh internal Kementerian Keuangan.
“Lelang jabatan yang dilakukan, pansel-nya harus dari luar Kementerian Keuangan. Ini agar tak lagi ada kecurigaan lelang tersebut hanya akal-akalan atau sekedar basa-basi untuk meloloskan orang-orang yang sudah ditentukan sejak awal atau titipan partai dan sebagainya,” ujar Uchok.
Oleh karena itu, lelang jabatan ini kata Uchok harus dijadikan pintu masuk PPATK dan KPK untuk memeriksa dan memverifikasi kekayaan sang calon, termasuk panitia pelaksananya. “Saya ragu banyak yang mau mendaftar jika ini dilakukan dengan benar,” tuturnya.
Surat terbuka
Kabar tak sedap soal proses pemilihan Dirjen Bea dan Cukai ini menyeruak dari artikel yang ditulis akun bernama Grass Roth, di forum Kompasiana baru-baru ini. Menurut artikel tersebut, terdapat sejumlah nama titipan untuk menempati posisi Dirjen Bea Cukai.
Proses penilaian kandidat lewat fit and proper test pun, kabarnya tak dilakukan sebagaimana mestinya. Proses tersebut hanya dilakukan atas dasar formalitas semata. Ada pula artikel bertajuk ‘Surat Terbuka’ kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, juga di forum sama, seolah menegaskan ada ‘bagi-bagi jabatan’ di institusi keuangan itu.
Pengirim surat, yang mengaku pejabat tersingkir di sana, menyebut Menteri Keuangan 'tersandera' oleh keinginan dari orang-orang yang berperan dalam pengangkatannya sebagai Menteri di kabinet Joko Widodo.
Saat dikonfirmasi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menampik semua hal tersebut. “Isu itu hanya tinggal isu. Kami akan buka pansel saat pak Agung (Agung Kuswandono, Dirjen BC saat ini) di angkat (menjadi Dfeputy Menko Kemaritiman). Seperti (lelang dirjen) Pajak kemarin, siapa yang mau daftar silahkan. Ujungnya kami pilih yang terbaik untuk dibawa ke TPA (Tim Penilai Akhir),” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
