Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyoroti tren penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia, yang dinilai berpotensi mengganggu prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menilai, penurunan kelas menengah merupakan sinyal serius bagi stabilitas ekonomi nasional.
Pasalnya, kelas menengah selama ini memegang peran penting sebagai penggerak konsumsi, penyangga stabilitas sosial, serta fondasi investasi di bidang pendidikan dan kesehatan komponen utama menuju visi Indonesia Emas 2045.
Baca Juga: ADB Prediksi Ekonomi RI Akan Terhambat, Imbas Menurunnya Jumlah Kelas Menengah
“Sayangnya, realitas ekonomi menunjukkan bahwa daya beli masyarakat terus melemah di tengah tekanan ekonomi domestik dan perang dagang global. Kelas menengah pun mengalami kontraksi jumlah yang signifikan,” ujar Badiul kepada Kontan, Minggu (20/4).
Ia menjelaskan, melemahnya daya beli akan berdampak langsung pada konsumsi domestik yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa menyebabkan perlambatan ekonomi nasional.
Menurut Badiul, beberapa faktor yang mendorong penurunan kelas menengah antara lain kenaikan tarif transportasi dan energi, serta fluktuasi harga bahan pokok. Tekanan ini semakin berat dirasakan oleh kelompok rentan dan kelas menengah ke bawah, terutama karena stagnasi pendapatan.
Ia mencatat, rata-rata upah buruh nasional pada Februari 2024 sebesar Rp 3,04 juta per bulan angka yang dinilainya masih jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup layak di banyak wilayah.
Kekhawatiran lain adalah, ketimpangan juga meningkat, jika tidak segera diantisipasi oleh pemerintah, bahkan kondisi ini berpotensi menimbulkan instabilitas sosial. Terlebih lagi, sekitar 40,83% tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal, yang rentan kehilangan pendapatan dan tidak memiliki jaminan perlindungan sosial.
“Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak di sektor industri serta minimnya penciptaan lapangan kerja formal semakin memperburuk daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Tekanan ekonomi ini, lanjut Badiul, juga berdampak pada stagnasi investasi sumber daya manusia (SDM), terutama di kalangan kelas menengah. Hal ini turut meningkatkan risiko munculnya kemiskinan baru.
Baca Juga: Kelas Menengah Perlu Terapkan 5 Tips Frugal Living Ini untuk Menghadapi 2025
“Penurunan kelas menengah akan berdampak langsung pada kelompok rentan, yang pada akhirnya meningkatkan potensi lahirnya gelombang kemiskinan baru,” tambahnya.
Di sisi lain, dinamika global seperti perang dagang juga memberikan tekanan tambahan pada perekonomian nasional.
Pemerintah Perlu Lakukan Upaya Strategis
Untuk mengantisipasi risiko ini, Badiul menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis. Di antaranya dengan melakukan reformasi ketenagakerjaan dan kewirausahaan, melalui penciptaan lapangan kerja produktif dengan upah yang layak, serta memperluas dukungan terhadap UMKM agar kelas menengah bisa bertahan dan berkembang.
“Pemerintah juga perlu memperkuat pendidikan vokasi guna menyiapkan tenaga kerja yang andal dan profesional,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran, termasuk insentif fiskal bagi kelas menengah bawah, subsidi pendidikan dan kesehatan, serta reformasi perpajakan yang progresif dan berkeadilan.
Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan logistik juga menjadi prioritas. Menurutnya, negara tidak bisa sepenuhnya menyerahkan persoalan harga pada mekanisme pasar. Misalnya, Bulog dan instansi terkait perlu diberi mandat dan kapasitas lebih besar untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, termasuk perbaikan rantai distribusi agar efisien dan tidak menimbulkan beban tambahan bagi konsumen.
Baca Juga: Keyakinan Konsumen Turun Tajam, Cermin Daya Beli Melemah dan Susutnya Kelas Menengah
Selain itu, percepatan realisasi belanja negara dan investasi publik juga menjadi hal krusial. Realisasi anggaran yang selama ini sering menumpuk di akhir tahun harus dibenahi.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberi dampak langsung bagi perekonomian masyarakat, bukan sekadar menjadi angka serapan,” tegasnya.
Badiul juga menyoroti pentingnya industrialisasi dan diversifikasi ekonomi, dengan mendorong transformasi dari ekonomi berbasis komoditas ke sektor manufaktur dan digitalisasi. Langkah ini akan menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja terdidik.
Dengan strategi-strategi tersebut, Badiul memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional bisa dijaga pada kisaran 5,5% hingga 6,0% per tahun secara konsisten. Inflasi juga diyakini dapat dikendalikan pada rentang 2,5%–3,5%, dengan kenaikan upah riil dan produktivitas tenaga kerja setiap tahun.
“Saya memperkirakan, kelas menengah bisa tumbuh kembali menjadi sekitar 20%–26% dari total populasi pada 2030, dan mencapai 30%–35% pada 2045. Dengan estimasi jumlah penduduk Indonesia sebesar 324 juta jiwa pada 2045, artinya akan ada sekitar 97 juta–113 juta penduduk berstatus kelas menengah,” jelasnya.
Dengan proyeksi tersebut, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi berbasis konsumsi domestik yang setara dengan China dan India saat ini.
Selanjutnya: Promo Es Krim Weekend JSM Alfamart dan Superindo April 2025, Berakhir Hari Ini
Menarik Dibaca: Harga Samsung S23 Terbaru di April 2025, Temukan Informasinya di Sini!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
