Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menyebut kebijakan Amerika Serikat (AS) yang memberlakukan tarif impor tambahan sebesar 32% terhadap produk Indonesia sebagai alarm serius bagi ekonomi nasional.
Ia menegaskan, pemerintah harus segera merespons dengan langkah nyata, terarah, dan berpihak.
“Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh,” ujar Hanif dalam keterangannya, Kamis (3/4).
Baca Juga: Simak Proyeksi Bursa Asia Jumat (4/4) Usai Tertekan Kebijakan Tarif Trump
Per 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump resmi memberlakukan tarif dasar 10% untuk seluruh negara, dan tarif tambahan bervariasi berdasarkan penilaian atas praktik perdagangan negara mitra.
Indonesia dikenakan tarif tambahan 32% atas sejumlah produk, sedangkan negara lain dikenai tarif berbeda—misalnya Vietnam 46% dan China 34%. Penetapan ini mengacu pada kalkulasi hambatan perdagangan, manipulasi mata uang, dan akses pasar.
Hanif menyebut kebijakan ini menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai US$ 31 miliar atau sekitar Rp 500 triliun, tertinggi kedua setelah China.
“Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas—ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ujarnya.
Nilai tukar rupiah saat ini telah menyentuh Rp 16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari US$ 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.
Baca Juga: Negara Asia Tenggara Terguncang Tarif Trump, Vietnam dan Thailand Siapkan Negosiasi
“Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” tegas Hanif.
Ia mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRICS dan Afrika, serta penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas dan lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.
“Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan—harus maju dan menembus pasar baru,” katanya.
Hanif juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD 14 miliar.
“Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” imbuhnya.
Baca Juga: Mata Uang Rupiah Semakin Tertekan Akibat Tarif Terbaru Trump
Menutup pernyataannya, Hanif menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional.
“Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” pungkasnya.
Selanjutnya: Waspada, Risiko Kredit Macet Perbankan Bisa Naik Pasca Lebaran 2025
Menarik Dibaca: 9 Rekomendasi Buah Penurun Gula Darah yang Tinggi dan Terbukti Efektif
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
