Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Jawa Barat telah mengajukan pinjaman sebesar Rp 16,5 triliun untuk pemulihan kegiatan ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun merinci, pinjaman yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 12,5 triliun dan Pemprov Jawa Barat senilai Rp 4 triliun.
"Provinsi DKI dan Jawa Barat adalah dua provinsi yang kami jadikan pionir untuk bisa mendapatkan fasilitas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ini," kata Sri Mulyani, Senin (27/7).
Baca Juga: Sri Mulyani: Refocusing belanja Covid-19 jadi alasan rendahnya serapan anggaran K/L
Menurut Sri Mulyani, kedua provinsi ini menjadi pionir mengingat ekonomi di kedua provisi ini terpukul cukup besar akibat pandemi Covid-19. Berbagai sektor pun ikut terdampak mulai dari sektor perdagangan, jasa, konstruksi, listrik, pariwisata dan berbagai sektor lainnya.
Bila dirinci, pinjaman sebesar Rp 12,5 triliun yang diajukan DKI Jakarta terbagi menjadi dua, yakni untuk 2020 sebesar Rp 4,5 triliun dan sisanya yakni Rp 8 triliun untuk tahun 2021. Sementara, usulan pinjaman dari Jawa Barat dibagi untuk tahun 2020 sebesar Rp 1,9 triliun dan Rp 2,09 triliun untuk tahun depan.
Terkait kebijakan pinjaman pemerintah daerah (Pemda) ini, ada beberapa relaksasi dalam pengaturan, antara lain bunga pinjaman yang murah, jangka waktu pinjaman paling lama 10 tahun dan dapat dituangkan dalam APBD/Perubahan APBD dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan rincian APBD mendahului Perubahan APBD.
Pada pelaksanaannya, Pinjaman PEN Daerah dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dilaksanakan melalui PT SMI (Persero) sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.
Sri Mulyani pun menambahkan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk mendukung pemerintah daerah mengingat pemerintah daerah merupakan pihak yang terdepan dan benar-benar harus memulihkan kegiatan masyarakat dan mengembalikan kegiatan ekonomi tanpa memperburuk penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Tujuh BPD mendapat dana pemerintah Rp 11,5 triliun
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi langkah yang diambil Kementerian Keuangan. Menurut dia, pinjaman ini akan digunakan untuk berbagai sektor seperti pengendalian banjir, peningkatan layanan air minum, pengelolaan sampah, peningkatan infrastruktur transportasi, peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan serta olahraga.
"Jadi Jakarta memiliki porsi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia karena itu, bila kami bisa mempercepat pemulihan di Jakarta akan berdampak nasional," ujar Anies.
Hal yang sama pun disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Apalagi menurut dia, selain mendapatkan pinjaman pemulihan ekonomi daerah, ada pula viability gap fund untuk proyek KPBU Legok Nangka dan penempatan dana di bank pembangunan daerah.
"Ketiga instrumen ini insya Allah bisa kami gerakkan secepatnya dalam sisa 6 bulan ini, khususnya dalam tahun 2020 karena hasil kajian kami, kami ini antara minus 2% atau bisa positif 2,3%. Kami akan kerja keras supaya mengejar 2,3% positif karena kalau Jabar terkerek, tentunya nasional terbawa naik dengan populasi kami yang sangat besar," pungkas Ridwan Kamil.
Adapun pinjaman untuk Jabar ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur sosial yakni rumahsakit, puskesmas, fasilitas kesehatan, infrastruktur logistik seperti jalan, jembatan provinsi dan kabupaten atau kota, perumahan MBR, penataan kawasan khusus, serta infrastruktur lingkungan seperti irigasi dan drainase.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
