BGN: Ada Refocusing Penerima Manfaat, Kebutuhan Anggaran MBG Turun

Reporter: Leni Wandira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 akan lebih rendah dari pagu yang sebelumnya diperkirakan mencapai Rp 268 triliun. 

Efisiensi anggaran dilakukan seiring pembenahan tata kelola, penataan ulang sasaran penerima manfaat, serta evaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan proses perhitungan kebutuhan anggaran masih berlangsung sehingga besaran penghematannya belum dapat diumumkan.

"Yang jelas sudah tidak Rp 268 triliun, sudah jauh berkurang. Tapi angkanya karena masih berjalan prosesnya, saya belum bisa sebutkan," ujar Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/7/2026).

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Belum Ada Rencana Pangkas Anggaran Pertahanan

Menurut dia, efisiensi akan diperoleh melalui perbaikan tata kelola program. Salah satunya dengan melakukan refocusingpenerima manfaat agar bantuan lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang berisiko mengalami stunting.

Agustina mengungkapkan evaluasi sementara menunjukkan komposisi penerima manfaat saat ini belum sesuai dengan prioritas perbaikan gizi. 

Dari target sekitar 62,7 juta hingga 63 juta penerima manfaat, baru sekitar 17% yang merupakan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sementara sekitar 76% penerima masih didominasi siswa SD hingga SMA.

"Kalau bicara pencegahan stunting, 1.000 hari pertama adalah golden period. Sekarang ini baru 17% yang ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Itu yang nanti akan kami refocusing," katanya.

BGN juga tengah menyisir ulang data 62,7 juta penerima manfaat untuk memastikan tidak terjadi duplikasi penerima maupun tumpang tindih layanan antar-SPPG.

"Misalnya satu sekolah dilayani dua SPPG. Kami lihat ada indikasi jumlah penerima bisa menjadi dobel. Itu yang sekarang kami sisir satu per satu supaya benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Selain penerima manfaat, BGN juga mengevaluasi keberadaan 27.469 SPPG yang telah beroperasi. Seluruh fasilitas tersebut akan diverifikasi melalui pemetaan (geo-tagging) dan pembangunan basis data guna memastikan keberadaannya serta menghindari potensi penyimpangan.

"Kami benar-benar mau cek. Nanti kami bikin database untuk penerima manfaat, database untuk SPPG. Data itu sangat penting dan menjadi pembenahan pertama kami," kata Agustina.

Ia menambahkan, skema insentif bagi SPPG juga akan diubah agar lebih mencerminkan kondisi di lapangan. Selama ini seluruh SPPG menerima insentif yang sama, yakni Rp 6 juta per hari, tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat maupun tingkat kesulitan wilayah.

Baca Juga: Purbaya Sebut Anggaran MBG Kemungkinan Dipangkas, Besarannya Masih Didiskusikan

Ke depan, pemerintah akan menyusun skema yang lebih adil dengan mempertimbangkan cakupan layanan, kondisi geografis, hingga biaya distribusi pangan di masing-masing daerah.

Agustina menambahkan, hasil efisiensi anggaran nantinya akan dialihkan untuk memperkuat intervensi di daerah dengan prevalensi stunting tinggi, seperti Papua dan Nusa Tenggara. 

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar perhitungan biaya MBG disesuaikan dengan indeks harga pangan di setiap wilayah.

"Efisiennya bukan berarti mengurangi manfaat, tetapi dialihkan ke daerah yang memang lebih membutuhkan untuk penanganan stunting," kata Agustina.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News