DPR Beberkan Ambisi PFII, Tarik Investment Banking Asing dan Ekosistem Global

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tidak hanya disiapkan sebagai kawasan keuangan global, tetapi juga dirancang untuk menjadi pusat ekosistem bisnis global yang selama ini banyak berlangsung di luar negeri.

Ketua Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII, Mohamad Hekal, mengungkap sejumlah rencana instrumen investasi yang berpotensi dikembangkan dalam kawasan PFII, mulai dari investment banking, international ship registry, hingga aircraft registry.

Bidik Kehadiran Investment Banking Asing

Hekal mengungkapkan bahwa PFII diharapkan dapat menjadi magnet bagi masuknya lembaga keuangan asing, khususnya investment banking. Kehadiran institusi tersebut dinilai penting untuk menyediakan sumber pembiayaan bagi proyek-proyek investasi strategis nasional.

"Salah satunya mungkin kayak investment banking. Investment banking yang kita harapkan. Dan biasanya di contoh negara-negara yang punya financial center lain, kegiatan investment banking-nya banyak bersumber di wilayah financial center mereka," katanya saat ditemui di Parlemen Senayan, Selasa (21/7/2026).

Menurut Hekal, keberadaan pusat finansial internasional yang kuat dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kajian konsultan yang digunakan dalam pembahasan PFII, negara yang berhasil membangun pusat finansial internasional dapat meningkatkan produk domestik bruto (GDP).

"Di setiap negara yang sudah mendirikan AFC (Asian Financial Center) yang sukses, itu tidak kurang dari tambahan atau boosting terhadap GDP-nya minimal setengah persen," ujarnya.

Karena itu, PFII diharapkan mampu menjadi sumber pendanaan baru untuk berbagai proyek pembangunan di Indonesia sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Selain menghadirkan instrumen investasi baru, Hekal menjelaskan bahwa transaksi keuangan yang diperdagangkan di PFII nantinya akan menggunakan valuta asing (valas). Skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses Indonesia terhadap pembiayaan global sekaligus menekan biaya pendanaan.

"Instrumen-instrumen keuangan yang diperdagangkan di PFII itu harus dalam bentuk valas," kata Hekal.

Ia menjelaskan, konsep tersebut mirip dengan pinjaman luar negeri dalam bentuk valuta asing. Namun, keunggulannya adalah aktivitas keuangan global tersebut dilakukan melalui pusat finansial yang berada di Indonesia.

Menurut Hekal, berdasarkan kajian konsultan, pusat finansial internasional yang kredibel di berbagai negara mampu menurunkan biaya dana (cost of fund) hingga 200 basis poin.

"Semua international financial center yang kredibel itu berhasil menurunkan cost of fund by 200 basis point. Itu valuta asing loh, jadi 200 basis point sangat besar," ujarnya.

Dengan biaya pendanaan yang lebih murah dan tersedianya likuiditas valuta asing di dalam negeri, Hekal berharap pembiayaan proyek-proyek besar di Indonesia dapat lebih stabil tanpa memberikan tekanan besar terhadap nilai tukar rupiah.

"Kalau ada proyek-proyek besar, likuiditas untuk pembiayaannya ada, dan keberadaan valuta asingnya sudah ada di Indonesia. Jadi tidak terlalu mengguncang kurs seperti sekarang, kita banyak proyek, giliran kita beli, dolarnya naik," pungkasnya.

Tarik Ekosistem Keuangan Kapal dan Pesawat ke Indonesia

Hekal mengatakan, salah satu konsep yang tengah dibahas dalam PFII adalah membangun kawasan finansial dengan fokus bisnis tertentu. Salah satunya melalui pengembangan layanan pendaftaran kapal internasional atau international ship registry.

"Misalnya di satu kawasan PFII ini kita mau bikin register kapal internasional. Jadi ekosistem pembiayaan perkapalan, ekosistem pembiayaan untuk leasing-nya, asuransinya, untuk operasionalnya, dan lain-lain bisa besar di sini," ujar Hekal.

Menurut Hekal, selama ini Indonesia memiliki aktivitas ekonomi yang besar, tetapi belum menikmati seluruh nilai tambah dari transaksi keuangan yang menyertai aktivitas tersebut. Melalui PFII, pemerintah disebut ingin menarik rantai bisnis keuangan global agar dilakukan di dalam negeri.

Ia mencontohkan transaksi pembelian pesawat oleh maskapai nasional dari produsen pesawat dunia. Menurutnya, Indonesia selama ini hanya mendapatkan manfaat dari operasional penerbangan, sementara transaksi pembiayaan, asuransi, hingga layanan keuangan bernilai besar justru berlangsung di luar negeri.

"Misalnya waktu Lion Group beli pesawat dari Boeing. Kita akhirnya cuma menjadi penyedia rute dan mereka bertransaksi di sini. Tapi transaksi pembiayaannya, asuransinya, kan kita tidak tahu itu adanya di mana," kata Hekal.

Padahal, menurut Hekal, nilai transaksi pesawat sangat besar dan memiliki ekosistem keuangan yang luas, mulai dari pembiayaan, leasing, asuransi, hingga layanan pendukung lainnya.

"Nah, kalau kita taruh di PFII, kita bisa menikmati seluruh ekosistem itu. Satu pesawat nilainya berapa, itu ada pembiayaannya, nanti ada asuransinya, dan lain-lainnya. Nah, itu semua mau kita bawa ke sini," jelasnya.

Selain sektor penerbangan, sektor maritim menjadi salah satu peluang besar yang ingin dikembangkan melalui PFII. Sebagai negara kepulauan dengan aktivitas pelayaran tinggi, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pusat layanan finansial perkapalan.

Hekal menyebut, saat ini banyak kapal yang beroperasi di wilayah Indonesia masih menggunakan bendera negara lain. Kondisi tersebut membuat Indonesia hanya memperoleh manfaat dari aktivitas logistik, tetapi belum mendapatkan nilai ekonomi dari sisi keuangan.

"Begitu juga kapal sebagai salah satu negara maritim yang sangat besar. Sekarang banyak sekali kapal yang wara-wiri di Indonesia ini bukan pakai bendera kita juga. Artinya juga tidak ada benefit keuangan ke kita kecuali mobilitas barangnya saja," ungkapnya.

Melalui PFII, Indonesia ingin menarik ekosistem tersebut masuk ke dalam negeri, termasuk pembiayaan kapal, asuransi, hingga layanan keuangan terkait.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News