Usai Libur Sekolah, BGN Lakukan Refocusing MBG untuk Perbaikan Program

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan refocusing Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar setelah libur sekolah.

Langkah tersebut dilakukan melalui evaluasi penerima manfaat, tata kelola pelaksanaan, hingga kebutuhan anggaran guna meningkatkan kualitas program.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta BGN tidak lagi berorientasi mengejar jumlah penerima manfaat, melainkan memastikan program berjalan tepat sasaran dan berkualitas.

Baca Juga: BGN Umumkan Lima Pejabat Baru untuk Perkuat MBG, Ini Daftarnya

"Yang jelas akan ada pengurangan penerima manfaat. Presiden sudah berpesan jangan lagi menargetkan angka, tetapi perbaiki kualitas sehingga benar-benar tepat sasaran," ujar Agustina dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (21/7/2026).

Menurut Agustina, saat ini penerima manfaat MBG mencapai sekitar 62,7 juta orang. Namun, jumlah tersebut masih akan dievaluasi dalam proses refocusing sehingga belum menjadi angka final.

Ia menjelaskan, penajaman sasaran dilakukan melalui validasi data penerima, evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta penyesuaian kebutuhan anggaran. Dalam proses evaluasi, BGN menemukan persoalan akurasi data penerima. 

Hasil pencocokan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menunjukkan terdapat sekolah yang tercatat dilayani oleh dua SPPG.

Oleh karena itu, BGN akan mengintegrasikan data MBG dengan Dapodik agar penyaluran bantuan dapat dipantau secara real time dan lebih transparan.

Selain pembenahan data, BGN juga mengevaluasi pelaksanaan MBG menyusul sejumlah kasus keracunan makanan.

Evaluasi dilakukan terhadap seluruh rantai penyelenggaraan, mulai dari proses memasak, distribusi, hingga penyimpanan makanan, dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan daerah.

Baca Juga: BGN Ubah Sasaran MBG, Ibu Hamil dan Balita Jadi Prioritas

Terkait perluasan penerima manfaat ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Agustina belum merinci waktu pelaksanaannya. Menurutnya, pemerintah masih memprioritaskan pembenahan tata kelola dan penajaman sasaran sebelum memperluas cakupan program.

Menurut Agustina, dari sisi anggaran, BGN masih menghitung ulang kebutuhan pendanaan bersama Kementerian Keuangan. Anggaran MBG 2026 yang semula dialokasikan sebesar Rp268 triliun telah diefisiensikan sementara menjadi Rp229 triliun.

Namun, besaran tersebut belum menjadi angka final karena masih menunggu hasil refocusing. BGN menargetkan proses tersebut rampung dalam sekitar satu bulan sebelum menjadi bagian dari Nota Keuangan RAPBN 2027 yang akan disampaikan Presiden.

Di sisi lain, Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, meminta pemerintah memastikan refocusing anggaran diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan MBG, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi.

"Pengadaannya dikurangi sedikit di tengah ekonomi kita yang sulit. Jadi, harapannya program ini difokuskan pada MBG-nya dulu," ujar Cellica.

Baca Juga: Harga Telur Naik, Wamenko Pangan: Dipengaruhi Permintaan dari Program MBG

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sri Raharjo, menilai refocusing MBG merupakan langkah yang tepat, tetapi pemerintah juga perlu memperbaiki tata kelola penyedia makanan, keamanan pangan, serta sistem evaluasi program.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, melainkan dari perubahan status gizi penerima manfaat.

"Kalau tujuan program ini meningkatkan status gizi, maka keberhasilannya harus diukur dari perubahan status gizi penerimanya. Harus ada data awal, lalu diukur kembali setelah satu tahun," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News