/2026/01/12/703281042.jpg "BGN Ubah Sasaran MBG, Ibu Hamil dan Balita Jadi Prioritas")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengubah sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan kelompok yang berisiko mengalami stunting, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang selama ini dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan evaluasi dilakukan setelah pemerintah mencermati arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penurunan stunting sebagai salah satu fokus utama program MBG.
Baca Juga: Purbaya Sebut Anggaran MBG Kemungkinan Dipangkas, Besarannya Masih Didiskusikan
Menurut Agustina, komposisi penerima manfaat saat ini masih didominasi peserta didik. Dari sekitar 62,7 juta hingga 63 juta penerima manfaat yang tercatat, sekitar 76% merupakan siswa SD hingga SMA, sedangkan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita baru mencapai sekitar 17%.
"Kalau bicara pencegahan stunting, 1.000 hari pertama adalah golden period. Sekarang ini baru 17% yang ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Itu yang nanti akan kami refocusing," ujar Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/7).
Ia mengatakan perubahan tersebut dilakukan karena selama ini penentuan lokasi layanan MBG lebih banyak mengikuti titik keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tanpa mempertimbangkan tingkat stunting maupun kebutuhan gizi di suatu wilayah.
Akibatnya, terdapat wilayah yang memiliki banyak SPPG meski bukan daerah prioritas, bahkan ditemukan indikasi satu sekolah dilayani lebih dari satu SPPG.
Baca Juga: BGN Evaluasi 27.469 SPPG MBG, Skema Insentif Bakal Dirombak
"Itu yang sekarang kami sisir satu per satu supaya benar-benar dampaknya tepat. Daerah mana dan anak-anak mana yang memang harus kami dahulukan," katanya.
BGN juga tengah memverifikasi sekitar 27.469 SPPG yang telah beroperasi melalui pemetaan (geo-tagging) serta penyusunan basis data penerima manfaat dan fasilitas layanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada data ganda maupun fasilitas yang bermasalah.
Selain memperbaiki sasaran penerima manfaat, pemerintah akan mengevaluasi skema insentif bagi SPPG. Menurut Agustina, pemberian insentif selama ini masih disamaratakan sehingga belum mencerminkan perbedaan jumlah penerima manfaat maupun kondisi geografis di setiap daerah.
Ia menambahkan, perbaikan tata kelola tersebut dipastikan berdampak pada kebutuhan anggaran program MBG.
"Yang jelas sudah tidak Rp 268 triliun, sudah jauh berkurang. Tapi angkanya karena masih berjalan prosesnya, saya belum bisa sebutkan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_24062609492500.jpg)
