Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah (pemda) menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan belanja prioritas lainnya.
Dukungan pendanaan tersebut bisa bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).
“Paling sedikit 8% dari alokasi DAU. Dalam hal Pemda tidak mendapat alokasi DAU, dukungan pendanaan bisa bersumber dari DBH paling sedikit 8% dari alokasi,” tulis pemerintah dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 17/PMK/07/2021, yang dikutip Kamis (18/2).
Namun, pemda bisa menyesuaikan dukungan pendanaan dan besarannya, sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan tingkat kasus Covid-19 yang ditetapkan oleh BNPB paling cepat 3 bulan setelah pemda menyediakan dukungan pendanaan tersebut.
Baca Juga: Soal rencana vaksin gotong royong, begini penjelasan Komite Penanganan Covid-19 PEN
Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya ini merupakan salah satu upaya tepat dalam mempercepat pemulihan sektor kesehatan, yang menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi.
“Kalau pengalihan dana efektif, ini merupakan langkah yang baik karena kesehatan harus pulih dulu, baru bicara soal pemulihan ekonomi,” kata Riefky kepada Kontan.co.id, Kamis (18/2).
Namun, realokasi maupun refokusing saja tidak cukup untuk menyelesaikan pandemi ini. Yang paling penting adalah, proses implementasi dan kecepatan implementasinya.
Karena jangan sampai, kebijakan yang sudah ditempuh ini akan terjegal oleh implementasi yang lambat sehingga akan sia-sia dan malah bisa berpotensi mengurangi perekonomian daerah.
“Jadi pemerintah pusat harus benar-benar menjamin dan mengawasi agar ini berjalan efisien dan tidak memengaruhi perekonomian daerah,” tambah Riefky.
Baca Juga: Bio Farma pinjam uang ke perbankan untuk Pengadaan vaksin, ini kata Kemenkeu
Selain itu, Riefky juga menyarankan pemerintah untuk tetap fokus dalam mempercepat belanja dalam rangka mendorong angka perekonomian di tahun ini, dengan cara refokusing dan realokasi anggaran dari pos-pos yang tidak efektif dan efisien.
Berkaca dari tahun anggaran sebelumnya, Riefky melihat ada beberapa pos yang masih kurang efektif, seperti contohnya bantuan BUMN, dunia usaha, dan korporasi. SILPA pos tersebut masih tinggi.
Baca Juga: Pemerintah buka pintu bagi turis asing, ini syaratnya
Nah, ini yang seharusnya bisa dipertimbangkan untuk refokusing dan relokasi. Karena jangan sampai pemerintah menganggarkan dana yang jumbo, tetapi tidak digunakan secara efisien. Apalagi, pendanaan APBN salah satunya lewat penerbitan Surat Utang Negara (SUN) yang pasti berbunga dan bisa menambah beban APBN.
“Jadi kuncinya, duit yang dipinjamkan segera disalurkan. Terutama dari pos-pos yang tidak terpakai atau SILPAnya masih tinggi. Bantuan sosial perlu diperhatikan dan jangan sampai tidak tepat sasaran,” tandasnya.
Selanjutnya: Pemerintah buka pintu bagi turis asing, ini syaratnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
