Reporter: Hans Henricus | Editor: Hasbi Maulana
JAKARTA. Menteri BUMN Mustafa Abubakar menjamin pemerintah tengah membuka kesempatan bagi swasta untuk berinvestasi di sektor transportasi, termasuk kereta api dan bandar udara. Menurut dia, pola investasi yang cocok untuk itu adalah skema public private partnership (PPP).
Pemerintah tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fasilitas dan sarana perhubungan memerlukan investasi besar. padahal, di sisi lain, kondisi lapangan sangat mendesak untuk peningkatan. "Karena menunggu APBN tidak mungkin, kita menempuh pola PPP," ujar Mustafa usai rapat keselamatan transportasi udara di Istana Wapres, Kamis (14/10).
Mustafa menjelaskan, melalui pola PPP itu, pemerintah berusaha menjaring investor lokal maupun luar negeri. Cuma, pemerintah tetap memperhatikan sejumlah hal penting ketika menjalin kerjasama dengan investor swasta.
Pertama, mayoritas kepemilikan tetap ada pada pemerintah. Kedua, ada masa kerjasama dalam jangka waktu tertentu. Setalah jangka waktu habis, pengelolan dan manajemen beralih kepada pemerintah Indonesia. "Jangan disamakan dengan Indosat yang lepas dari kepemilikan kita," kata mantan Direktur utama Perum Bulog itu.
Sekadar informasi, sudah ada proyek sarana kereta api ada yang hendak ditawarkan pemerintah melalui skema PPP, yaitu pembangunan jalur rel kereta api Bandara Soekarno-Hatta ke Manggarai senilai US$735 juta. Bulan depan Badan Koordinasi Penanaman Modal akan menawarkan proyek itu kepada para investor, bersama empat proyek pilihan lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
