Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
Menurutnya, selain perencanaan tahap pembangunan fisik yang akurat, pembentukan lembaga yang berwenang juga memerlukan perencanaan yang matang. Hal ini dilakukan tentu agar kewenangan pembangunan wilayah di sekitarnya pun menjadi jelas.
Tak hanya itu, untuk mendorong pemerataan pembangunan, maka rencana pemindahan IKN juga perlu didukung dengan optimalisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: KLHK sebut WWF diduga melakukan banyak pelanggaran prinsip kerjasama
Ke depannya, Puteri juga meminta agar pemerintah bisa lebih berfokus terlebih dahulu untuk melaksanakan komitmen pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.
Permintaan tersebut didasari oleh kebijakan pemerintah yang masih terus menetapkan beberapa pusat pertumbuhan baru di Pulau Jawa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
