Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja (raker) bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pada Selasa (4/2) lalu. Pembahasan di dalam raker tersebut adalah mengenai fokus pembangunan di tahun 2020-2024.
Di dalam agendanya, Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin, meminta komitmen pemerintah untuk menjadikan pemerataan pembangunan sebagai fokus utama dari pembangunan Indonesia pada periode ini.
Baca Juga: China yakin persentase korban meninggal akibat corona bakal menciut
Apalagi dengan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) yang dinilai oleh Puteri sebagai tindakan yang berperan besar untuk mengurangi ketimpangan ekonomi serta pembangunan di Indonesia.
"Terkait rencana pemindahan IKN, kami ingin tahu apakah Bappenas sudah mengalkulasi atau memiliki proyeksi pertumbuhan ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang di wilayah yang akan menjadi ibu kota baru, serta potensi efek pengganda (multiplier effect) bagi wilayah di sekitarnya,” ujar Puteri di dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (5/2).
Baca Juga: Kementerian PUPR selesaikan pembangunan bendungan Tapin
Selain itu, Puteri juga menekankan tahap persiapan yang sudah dilakukan oleh Bappenas. Apalagi mengingat IKN akan menjadi bagian dari provinsi otonom.
Menurutnya, selain perencanaan tahap pembangunan fisik yang akurat, pembentukan lembaga yang berwenang juga memerlukan perencanaan yang matang. Hal ini dilakukan tentu agar kewenangan pembangunan wilayah di sekitarnya pun menjadi jelas.
Tak hanya itu, untuk mendorong pemerataan pembangunan, maka rencana pemindahan IKN juga perlu didukung dengan optimalisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: KLHK sebut WWF diduga melakukan banyak pelanggaran prinsip kerjasama
Ke depannya, Puteri juga meminta agar pemerintah bisa lebih berfokus terlebih dahulu untuk melaksanakan komitmen pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.
Permintaan tersebut didasari oleh kebijakan pemerintah yang masih terus menetapkan beberapa pusat pertumbuhan baru di Pulau Jawa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
