Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan adanya penyimpangan anggaran di daerah yang seharusnya di distribusi Rp 10.000 per porsi di pangkas menajdi Rp 8.000 per porsi.
"Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Ketua KPK Setyo Budianto dalam keterangan resminya, Jum'at (7/3).
Setyo mengakui program ini memerlukan tata kelola keuangan yang transparan untuk memitigasi adanya penyalahgunaan anggaran.
Baca Juga: BGN Buka Suara Soal Anggaran MBG Dipotong dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000 per Persi
Untuk itu, pihaknya juga meminta kepada pelibatan masyarakat yang dapat diwakilkan oleh Organisais Non Pemerintah (NGO) independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi.
“Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar," ujarnya.
Lebih lanjut dalam pelaksanaan porgram KPK menyoroti empat hal yang perlu dicermati. Pertama, potensi fraud atau kecurangan mengingat semua angaran dan program terpusat di Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca Juga: Mulai Maret Program MBG Bakal Serap Anggaran hingga Rp 2 Triliun per Bulan
Kedua, eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
KPK mendapatkan laporan bahwa ada beberapa SPPG atau dapur umum yang mendapatkan perlakukan beda termasuk dalam pembangunan infrastruktur hingga bahan bakunya.
Setyo juga mengingatkan pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat.
Ketiga, KPK juga menyoroti pemberian susu dalam MBG yang dianggap kurang efektif falam menekan angka stunting anak.
“Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas,” lanjutnya.
Terakhir, ia menekankan pentingnya pemberdayaan kearifan lokal. “Bahan baku, sumber daya, dan aspek lain terkait MBG harus memanfaatkan masyarakat lokal,” pesannya.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto yang turut hadir dalam pertemuan ini juga menegaskan pentingnya pengawasan agar program berjalan tepat sasaran, serta mengingatkan BGN agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran.
Ketua BGN Dadan Hindayana dalam paparannya menyampaikan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025, dengan kemungkinan tambahan Rp100 triliun pada triwulan ketiga sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp170 triliun.
Dadan menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
“Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ujar Dadan.
Baca Juga: Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp 171 Triliun, UMKM Dapat Berkah
Selanjutnya: Menkes Garuk-garuk Kepala, RSUD di Ternate Terlilit Utang Obat hingga Rp 60 Miliar
Menarik Dibaca: 14 Ramuan untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi secara Alami
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
