Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa penetapan harga tersebut terjadi dari hasil kesepakatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Gizi Nasional hingga Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Menurutnya setelah hal tersebut disepakati, pihaknya tinggal yang mengeksekusi program makan bergizi gratis tersebut.
“Waktu membahas Rp 10.000 itu kan bukan koordinasi saya. Pelaksanaannya baru saya,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (2/12).
Zulhas mengungkapkan, pihaknya belum mengetahui secara rinci besaran anggaran Rp 10.000 per porsi per hari itu apakah sesuai dengan harga pangan yang ada saat ini dan ke depan. Untuk itu, pihaknya juga akan membahas lebih lanjut.
Baca Juga: Anggaran Makan Bergizi Gratis Turun Jadi Rp 10.000 per Porsi, Begini Dampaknya
“Badan Gizi anggarannya total Rp 71 triliun, tetapi apa isinya, tentu itu dibahas dengan Menteri Keuangan, Badan Gizi, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, itu dibahas di situ. Dalam pelaksanaannya nanti di bawa ke saya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan memangkas anggaran untuk program makan bergizi gratis anak dan ibu hamil dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per orang. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana Negara, Jumat (29/11).
Prabowo mengatakan, penyebab penurunan anggaran makan bergizi gratis ini karena anggaran pemerintah yang terbatas.
"Kita ingin Rp 15.000 per orang, tapi kondisi anggaran tidak memungkinkan," katanya.
Baca Juga: Anggaran Makan Bergizi Jadi Rp 10.000, Badan Gizi Buka Suara
Prabowo menuturkan, di beberapa daerah diperkirakan ada keluarga yang memiliki tiga sampai empat orang anak. Dengan jumlah sebanyak itu, pemerintah hanya dapat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30.000 sampai Rp 40.000 per keluarga setiap hari. Meski dengan anggaran terbatas, Presiden memastikan setiap anak akan diberikan jaminan mutu dan gizi yang cukup.
"Kalau dengan bansos (bantuan sosial), perlinsos (perlindungan sosial), temasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, buruh sudah sangat maksimal," jelasnya.
Selanjutnya: Ini Kata AAUI Soal 23 Asuransi Umum Belum Penuhi Aturan Modal Minimum untuk 2026
Menarik Dibaca: 5 Cara Memutihkan Lutut Hitam Secara Alami, Semua Bahan Ada di Dapur
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
