ICW Desak Pemerintah Hentikan Program MBG, Apa Alasannya?

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mendesak pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaannya, termasuk dugaan praktik jual beli dapur yang kini tengah diaudit pemerintah.

Peneliti ICW Seira Tamara menilai persoalan yang terus bermunculan menunjukkan masalah dalam program MBG bukan sekadar kasus individual, melainkan bersifat sistemik sejak tahap perencanaan.

"Berbagai persoalan yang muncul dari MBG memang semakin mengukuhkan bahwa proyek ini sejak awal bermasalah, yang tidak dibenahi secara serius hingga saat ini," ujar Seira kepada Kontan, Rabu (3/6).

Baca Juga: Jelang Gelombang Kedua Haji, Gus Irfan Evaluasi 23 Penyedia Katering di Madinah

Menurut dia, program MBG selama ini diwarnai berbagai persoalan tata kelola, mulai dari potensi konflik kepentingan hingga minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Karena itu, ICW menilai pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan menyelesaikan akar persoalan yang ada.

"Pergantian pemimpin di tubuh internal BGN tidak akan berpengaruh banyak mengingat persoalan melekat sudah sejak awal tahap perencanaan program hingga implementasinya saat ini," katanya.

ICW juga menyoroti besarnya dana yang digelontorkan pemerintah untuk menjalankan program tersebut. Dengan anggaran yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan, risiko penyimpangan dinilai semakin besar apabila tata kelola tidak diperbaiki secara mendasar.

Seira menilai salah satu titik rawan terdapat pada proses penunjukan mitra pelaksana dan pengelola dapur MBG. Menurutnya, besarnya dana dan insentif yang dikelola mitra membuka ruang terjadinya praktik perburuan rente.

"Dengan anggaran yang sangat besar, kerentanan bisa terjadi di banyak aspek, salah satunya pada penentuan mitra. Sebab mitra pelaksana yang memiliki dapur MBG mengelola dana dan mendapatkan insentif yang sangat besar," ujarnya.

Ia menambahkan, apabila proses penunjukan mitra sejak awal tidak berjalan secara transparan dan kompetitif, maka potensi penyimpangan akan terus muncul di berbagai tahapan pelaksanaan program.

Baca Juga: Kejagung Geledah Kantor BGN, Ini Respon Istana

Atas dasar itu, ICW meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi dalam program MBG.

"Permasalahan di MBG dan BGN hari ini harus menjadi pemantik bagi aparat penegak hukum untuk masuk melakukan pemeriksaan terhadap potensi korupsi yang mungkin belum terungkap," kata Seira.

Lebih jauh, ICW menilai berbagai persoalan yang terjadi semakin memperkuat alasan untuk mengevaluasi secara menyeluruh bahkan menghentikan program MBG.

Menurut Seira, program tersebut berisiko lebih banyak memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu dibandingkan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat sebagai penerima manfaat.

"Ini jadi semakin relevan melihat permasalahan MBG hari ini yang hanya menjadi proyek untuk memberi keuntungan bagi segelintir pihak yang terafiliasi dengan pemerintah," ujarnya.

Desakan penghentian program tersebut muncul di tengah upaya pemerintah melakukan audit internal terhadap BGN serta evaluasi terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News