Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan sejumlah skema jika pengelolaan pupuk subsidi diubah ke depannya.
Skema pertama, pupuk subsidi hanya digunakan untuk komoditas tertentu. Kedua, pupuk subsidi difokuskan ke urea dan NPK atau ke pupuk organik. Ketiga, pupuk subsidi hanya ditujukan bagi petani kecil dengan luas garapan 1 hektare.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, pembenahan bantuan pupuk memang merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Namun, dia juga mengatakan bila skema pengelolaan pupuk subsidi ini berubah penting untuk melihat kebutuhan pupuk para petani.
Henry berpendapat, untuk bisa meningkatkan produksi pertanian maka yang dibutuhkan bukanlah pupuk kimia, melainkan pupuk organik dan perangsang tanaman lainnya. Dia juga mengatakan, pupuk organik pun dibutuhkan melihat sudah banyak tanak yang jenuh sehingga pupuk kimia tak lagi bisa digunakan.
"Karena itu, menurut kami, jenis pupuk yang dibantu pemerintah itu harusnya melihat ini, apa yang dibutuhkan petani itu pupuk apa, tidak boleh serta merta menyatakan pupuk kimia," ujar Henry kepada Kontan.co.id, Selasa (6/4).
Baca Juga: Hingga Maret 2021, penyaluran pupuk subsidi mencapai 1,9 juta ton
Melihat itu, pemerintah pun harus memikirkan seperti apa mekanisme untuk mendukung pupuk oragnik yang dibutuhkan petani.
"Jadi kalau pupuk kompos, dibantu dalam memproduksi pupuk kompos itu. Jadi bisa saja bantuan yang dikeluarkan pemerintah bisa dalam bentuk cash," k\ujar Henry.
Lebih lanjut, Henry juga sepakat supaya bantuan pupuk yang diberikan ditujukan kepada tanaman tertentu seperti tanaman pokok atau tanaman yang bersaing dengan produk internasional atau yang kerap diimpor Indonesia seperti padi, kedelai dan jagung.
Namun, Henry juga menilai, pemberian pupuk subsidi untuk petani dengan luas lahan 1 hektare masih terlalu kecil. Dia berpendapat petani dengan lahan seluas 2 hektare masih perlu dibantu.
"Karena asumsinya kalau 2 hektare itu masih bisa dikelola langsung oleh keluarga petani tanpa menggunakan buruh. itu belum masuk kategori pertanian besar masih pertanian keluarga," katanya.
Adapun, supaya pembenahan ini lebih komprehensif, Henry menilai perlu adanya perubahan pada kelembagaan ekonomi petani. Menurutnya, sudah perlu didorong adanya koperasi-koperasi petani dan bukan hanya mengandalkan kelompok tani atau gabungan kelompok tani saja.
Selanjutnya: Kementan usul 3 skema subsidi pupuk
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
