Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,8% hingga 6,3% pada tahun 2026.
Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana mengatakan, untuk mencapai target ambisius tersebut, diperlukan investasi dalam jumlah besar yang diperkirakan mencapai Rp 8.297,8 triliun.
"Kami menghitung bahwa untuk tahun 2026 terdapat total kebutuhan investasi sebesar Rp 8.297 triliun," ujar Eka dalam Rakorbangpus 2025 dan Kick Off Meeting Penyusunan RKP 2026, Senin (5/5).
Menurut Eka, kebutuhan investasi sebesar itu tidak dapat ditanggung oleh pemerintah saja. Dari perhitungan yang dilakukan, hanya sekitar 4,22% atau setara Rp 349,91 triliun yang akan berasal dari belanja investasi pemerintah.
Sementara kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperkirakan sekitar 5,79% atau Rp 480,8 triliun. Porsi terbesar, yakni 89,99% atau Rp 7.467,1 triliun, akan bergantung pada investasi dari masyarakat dan sektor swasta.
Lebih lanjut, Eka menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang lebih erat antara pemerintah dengan pelaku usaha, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan yang selama ini menghalangi aliran investasi, serta untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
"Kalau kita lihat memang kebijakan investasi akan diarahkan untuk membangun iklim investasi yang kondusif," katanya.
Baca Juga: BPS: Kontribusi Investasi ke Pertumbuhan Ekonomi Terus Menurun
Pemerintah, katanya, tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan dan keterlibatan aktif dari sektor swasta menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan proyek-proyek strategis bernilai tambah tinggi.
Dalam rangka mendukung pencapaian tersebut, pemerintah menyiapkan langkah-langkah kebijakan untuk memperbaiki dan menyederhanakan regulasi yang dianggap menghambat investasi.
Misalnya adalah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang berkaitan dengan kemudahan berusaha, serta revisi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 yang mengatur tentang badan usaha penanaman modal negara.
Selain reformasi regulasi, strategi lain yang akan ditempuh adalah membuka pasar-pasar ekspor baru guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar konvensional.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi RI Dinilai Kuat Meski Tumbuh Melambat 4,87% di Kuartal I-2025
Hal ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya proteksionisme dari negara-negara mitra utama seperti Amerika Serikat terhadap Tiongkok, Kanada, dan Meksiko.
"Kita akan mencoba mencari pasar baru sehingga kita tidak tergantung pada pasar konvensional untuk menanggulangi atau mengatasi dampak dari kebijakan AS," katanya.
Dalam paparannya, tren kebutuhan investasi nasional terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2021, kebutuhan investasi tercatat sebesar Rp 5.339 triliun, 2022 sebesar Rp 5.826,6 triliun, 2023 sebesar Rp 6.376,3 triliun, dan 2024 sebesar Rp 6.950,8 triliun.
Kemudian angka ini meningkat lagi pada 2025 sebesar Rp 7.536,1 triliun dan pada 2026 total kebutuhan ivestasi mencapai Rp 8.297,8 triliun.
Selanjutnya: Apakah Buah Melon Bagus untuk Diet Menurunkan Berat Badan?
Menarik Dibaca: Apakah Buah Melon Bagus untuk Diet Menurunkan Berat Badan?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
