Ekonomi Antariksa ASEAN Diproyeksi Tembus US$ 100 Miliar, Indonesia Bagaimana?

Kamis, 21 Agustus 2025 / 21:53 WIB

ILUSTRASI. Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA) mengingatkan Indonesia tidak boleh hanya menjadi objek dalam perkembangan ekonomi antariksa global.

Reporter: Shintia Rahma Islamiati | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA) mengingatkan Indonesia tidak boleh hanya menjadi objek dalam perkembangan ekonomi antariksa global.

Ketua Umum ARIKSA sekaligus CEO PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso menyebutkan, ruang angkasa telah menjadi sektor ekonomi baru dengan potensi besar, yang mencakup kepentingan akademis, industri, hingga pertahanan.

“Kalau kita tidak melaksanakan sendiri, orang lain menjadikan kita objek, bukan subjeknya. Karena itu, Indonesia harus segera membangun ekosistem antariksa yang mandiri,” ujar Adi saat ditemui usai acara Diskusi Panel ARIKSA di Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025).

Mengacu pada studi Deloitte 2025, potensi pertumbuhan ekonomi antariksa di kawasan ASEAN pada periode 2025–2030 diperkirakan bisa menembus US$ 100 miliar.

Dari angka tersebut, Indonesia diperkirakan menjadi negara dengan peran terbesar, mengingat ukuran ekonomi dan pasar domestiknya.

Adi menambahkan, salah satu contoh konkret peluang ekonomi adalah pengembangan bandara antariksa (spaceport) yang berpotensi menghasilkan pendapatan hingga US$ 200 juta per tahun.

“Ini bukan sekadar mimpi, tetapi peluang nyata bagi Indonesia untuk mengambil posisi sebagai pemain utama di kawasan,” katanya.

Ketua Umum ARIKSA Adi Rahman Adiwoso

Untuk mencapai tujuan membangun ekosistem antariksa yang mandiri, ARIKSA yang baru terbentuk pada Januari 2025 menetapkan tiga komitmen besar.

Pertama, komitmen teknologi dan industri yang berfokus pada penelitian terapan (applied research) dan pengembangan industri, termasuk manufaktur satelit serta peluncuran roket.

Kolaborasi erat antara akademisi dan industri dinilai sangat penting, misalnya dalam pengembangan sistem navigasi satelit seperti GPS nasional.

Kedua, komitmen regulasi yang mendorong pemerintah, khususnya melalui BRIN dan kementerian terkait, untuk menyusun kebijakan antariksa (space policy) yang tidak menghambat, tetapi justru mempercepat lahirnya ekosistem bisnis antariksa di Indonesia.

Ketiga, komitmen pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi salah satu prioritas utama. Upaya ini meliputi pendidikan, riset, hingga program pelatihan untuk melahirkan lebih banyak tenaga ahli di bidang antariksa.

Saat ini, jumlah SDM antariksa di Indonesia masih terbatas, hanya sekitar seribu orang, jauh tertinggal dibanding India yang sudah memiliki 25.000 tenaga ahli.

Adi menekankan bahwa ekonomi antariksa bersifat multidisiplin, mencakup kepentingan pertahanan, mitigasi bencana, komunikasi, hingga pangan. Karena itu, keterlibatan semua pihak mulai dari akademisi, industri, regulator, dan generasi muda sangat dibutuhkan.

“Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN, tapi justru paling telat punya asosiasi antariksa. Padahal, kita punya peluang terbesar. Ini saatnya kita bersatu membangun ekosistem antariksa nasional yang kuat,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, ARIKSA tengah menyusun rencana kerja jangka panjang yang mencakup advokasi regulasi, pembangunan spaceport lokal, peluncuran roket, serta analisis kapabilitas nasional dalam manufaktur satelit.

Adi berharap komitmen bersama ini dapat menjadi fondasi lahirnya ekosistem antariksa Indonesia yang mandiri, berdaya saing, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.