Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Impian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi 8% dalam kurun lima tahun ke depan tampaknya masih kabur.
Pasalnya, sebagai modal, tahun ini saja pemerintah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih dari 5%.
Akan tetapi, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 masih stagnan, melanjutkan tren pertumbuhan di 2024 lalu.
Baca Juga: Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Indef Sebut Industri Manufaktur Harus Tumbuh 9%
Rizal melihat, impian mendorong pertumbuhan ekonomi keluar dari jebakan 5% bisa saja dilakukan. Syaratnya pemerintah harus segera mengakselerasi realisasi belanja negara.
Ia berharap belanja negara tidak lagi bertumpuk di akhir tahun lantaran dampaknya tidak memberikan dorongan terhadap ekonomi.
Sebagai gambaran, pada sisa akhir 2024 masih terdapat sisa anggaran belanja Rp 517,85 triliun yang belum dibelanjakan.
Bila mengacu pada realisasi belanja Desember 2024, pemerintah hanya mampu menyerap anggaran belanja Rp 455,8 triliun, atau 97,2% dari outlook dalam laporan sementara, namun mencapai 100,8% bila mengacu pada pagu dalam APBN 2024.
Baca Juga: Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Pemerintah Targetkan Investasi Rp 13.000 Triliun
Meski begitu, Rizal menilai, percepatan belanja jumbo pada satu bulan terakhir di 2024, hanya menunjukkan ambisi mempercepat realisasi anggaran, namun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi 2024 dan kuartal I 2025 diperkirakan tidak signifikan.
“Belanja di akhir tahun cenderung hanya menyelesaikan kewajiban administratif dan proyek yang tertunda, tanpa memberikan dorongan nyata pada sektor riil,” tutur Rizal kepada Kontan, Selasa (7/1).
Selain itu, konsumsi masyarakat pada Desember 2024 juga lebih bersifat musiman, seperti pengeluaran liburan, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.
Baca Juga: Strategi Pemerintah Sejumlah Negara Kejar Target Ekonomi
Nah, agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih dari 5%, Rizal menyarankan pemerintah harus mengakselerasi realisasi belanja negara. Belanja modal dan program sosial seperti subsidi energi dan bantuan langsung tunai harus diprioritaskan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Di samping itu, Proyek strategis nasional (PSN), terutama di sektor infrastruktur, harus dieksekusi tanpa hambatan birokrasi untuk memaksimalkan efek berganda terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, kinerja ekspor perlu digenjot melalui diversifikasi pasar, khususnya ke negara-negara BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa).
“Apalagi Indonesia sudah masuk anggota full guna mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional yang rentan terhadap dinamika global,” ungkapnya.
Meski demikian, Rizal menambahkan, akselerasi ini tidak cukup tanpa dorongan realisasi investasi. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja harus diterjemahkan menjadi insentif nyata seperti penghapusan hambatan birokrasi dan pemberian fasilitas fiskal agresif di sektor strategis seperti energi hijau dan teknologi.
Baca Juga: Sri Mulyani Optimistis Ekonomi Tumbuh di Atas 5% di Kuartal II-2024
Di samping itu, Bank Indonesia (BI) juga disarankan harus mengambil peran aktif menjaga stabilitas rupiah dan mempertahankan suku bunga yang mendukung investasi. Digitalisasi sektor ekonomi, terutama UMKM, harus segera dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.
“Tanpa langkah tegas, sinergi fiskal dan moneter yang efektif, serta reformasi struktural yang konsisten, target pertumbuhan ekonomi 5,2% atau lebih hanya akan menjadi angka optimistis yang sulit dicapai,” tambahnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga harus tetap waspada dalam melihat dan merespons dinamika perekonomian global. Sebab, Rizal melihat, risiko eksternal seperti potensi penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global dapat membayangi target pertumbuhan ekonomi.
Ia mencatat, Bank Indonesia (BI) memperkirakan kontribusi investasi dan ekspor masih menghadapi tekanan, sehingga konsumsi domestik menjadi motor utama.
Baca Juga: Biaya Dana Mahal, Kredit dan DPK BTN Tumbuh di Atas Industri
Untuk memastikan proyeksi ini tercapai, pemerintah dinilai harus memastikan belanja APBN yang lebih cepat di awal tahun dan melanjutkan reformasi struktural guna meningkatkan daya saing ekonomi.
Sebagai informasi, dalam Asumsi APBN 2025, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2%. Asumsi tersebut sama dengan target pertumbuhan ekonomi 2024.
Selanjutnya: OJK Catat 6 Perusahaan Pembiayaan Belum Penuhi Ekuitas Minimum Per Desember 2024
Menarik Dibaca: Makan Apa Jika Kadar Gula Darah Rendah? Ini Dia Daftarnya!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
