Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Hilirisasi dan Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum soal aktivitas ormas yang mengganggu investasi industri.
Todotua meminta ada langkah yang benar-benar tegas dari aparat hukum untuk aktivitas ormas yang mengganggu investasi.
"Secara prinsip, kita kan memang ada satgas investasi juga. Ini yang kita lagi koordinasikan dengan aparat hukum supaya benar-benar kita (dorong) ada langkah tegas lah ke mereka (ormas)," ujar Todotua usai menghadiri acara diskusi Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Baca Juga: Prabowo Dipercaya Investor! BKPM Beberkan Fakta-Fakta Menggembirakan
Diketahui, aktivitas ormas di sekitar daerah industri menjadi perhatian pemerintah.
Hal itu bermula saat Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mencurahkan keresahan para investor saat memberikan sambutan di acara Dialog Industri Nasional pada 6 Februari 2025.
Sanny mengungkakan, aktivitas ormas membuat investasi industri mengalami kerugian hingga ratusan triliun.
Ia bilang, kerugian itu tak hanya dari pengeluaran anggaran yang diberikan investor, tapi juga dihitung dari investasi yang tidak jadi masuk ke Indonesia.
"Itu sih udah pasti (mengalami kerugian). Menurut saya itu bisa dikatakan, sudah kalau dihitung semuanya ya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang enggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan triliun juga tuh. Ratusan triliun," jelas Sanny.
Ia mengakui, aktivitas ormas menjadi salah satu kendala besar untuk industri. Namun, hal itu sering tidak muncul di permukaan.
Baca Juga: BKPM: Jawa Barat dan Jakarta Masih Jadi Wilayah Primadona Investor
Padahal pemerintah sudah mempromosikan Indonesia agar investor asing mau menanamkan modal di Tanah Air.
"Kita kan selalu (yang dibahas) terkait dengan infrastruktur, insentifnya kurang, padahal itu yang kita hadapi sehari-hari, Kementerian Luar Negeri, BKPM, semuanya boleh roadshow di luar negeri, segala macam (untuk menarik investasi)," ungkap Sanny.
"Begitu investor masuk ke daerah, udah. Dikerjain habis-habisan. Jadi ngadepin yang mereka itu, ya tentunya kan kita berharap ke siapa, kalau bukan ke aparat kepolisian kan?" tegasnya.
Padahal menurutnya untuk membangun industri, investor meminjam uang, membeli mesin-mesin mahal dan menghadapi persaingan yang ketat.
Selain itu untuk mendirikan pabrik harus dipilih lokasi yang strategis untuk kepentingan bisnis dan pasar, sehingga aktivitas ormas menjadi beban tambahan untuk investor.
"Dia (investor industri) cari pasar, di mana supaya pembeli mau beli, itu saja sudah pusing dengan persaingan global ini. Sekarang ditambahin disuruh ngadepin yang model-model yang kayak gitu, ya gangguan-gangguan keamanan gitu," jelasnya.
Baca Juga: BKPM Tawarkan Investasi di Sektor Energi Baru Terbarukan ke Investor Eropa
Sanny mengungkapkan, ormas sering meminta agar kebutuhan transportasi, catering dan keperluan pabrik diserahkan kepada mereka. Selain itu, ada permintaan yang mengatasnamakan untuk putra daerah.
Hal-hal kecil itu memicu investor akhirnya mengurungkan niat untuk membangun industri.
"Padahal itu orang dari daerah-daerah enggak jelas juga, dari jauh-jauh juga, pokoknya kita ini minta jatah kita, harus diberikan ke kita. Kan enggak bisa. Zaman sekarang perusahaan kan untuk menentukan segala sesuatu kan harus melalui proses tender," jelasnya.
"Gimana investornya enggak mundur gitu kan," tegas Sanny.
Ia pun menyampaikan, aktivitas ormas yang merugikan investor terjadi hampir merata di seluruh kantong-kantong industri, antara lain Karawang, Bekasi, Jawa Timur hingga Batam.
Selanjutnya: Melirik Bata Interlock Presisi SIG untuk Jaga Kualitas Rumah dan Ramah Lingkungan
Menarik Dibaca: 10 Jus Alami Penurun Kolesterol Tinggi yang Efektif
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
