Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Tanfidziyah Syarikat Islam baru-baru ini mengeluarkan pernyataan sikap berjudul "Pandangan Syarikat Islam Mengenai Konflik Agraria di Pulau Rempang dan Wilayah-wilayah Lainnya di Indonesia" (22/09).
Pernyataan tersebut ditandatangani Presiden Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, serta Sekjen Syarikat Islam, Ferry J. Juliantono.
Dalam keterangan tertulis, Syarikat Islam memberikan dukungan terhadap pembangunan Rempang Eco City. Proyek ini mendasarkan pada niat baik dari pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perkembangan bangsa.
Baca Juga: Wapres, MUI, dan sejumlah ormas Islam sepakat shalat Idul Adha di rumah saja
Namun demikian, Pimpinan Pusat Syarikat Islam menekankan agar dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan penghormatan terhadap hak-hak rakyat, menghargai tradisi dan budaya lokal sebagai fondasi kebudayaan nasional Indonesia.
Juga pemerintah diminta mengedepankan dialog, pendekatan persuasif, dan musyawarah dalam menangani setiap persoalan dan dampak dari pembangunan investasi. Penting juga untuk menghindari tindakan represif dan kekerasan.
Syarikat Islam menambahkan bahwa kegiatan pembangunan dan investasi seharusnya memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia, khususnya bagi mereka yang terdampak secara langsung dari investasi di area sekitarnya.
Baca Juga: Sejarah Muhammadiyah, lahir 18 November 1912 di Kampung Kauman Yogyakarta
Hamdan menyatakan bahwa Syarikat Islam mendukung upaya pemerintah dalam sosialisasi dan dialog dengan masyarakat yang terkena dampak investasi. Dia mengingatkan pentingnya saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Menanggapi penolakan dari sebagian warga Pulau Rempang, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyarankan agar tidak mudah berprasangka buruk terhadap kegiatan pembangunan.
Syarikat Islam percaya bahwa warga Rempang akan mendukung jika tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan mereka serta masyarakat sekitar. Menurut Hamdan solusi dapat dicapai ketika kepentingan rakyat, investor, dan pemerintah terjalin dengan seimbang.
"Hindari konflik yang tidak perlu, tetaplah bersikap kritis, lakukan tabayyun, periksa dan konfirmasi ulang, serta seleksi informasi yang diterima dari beragam sumber, dan jangan mudah terpengaruh oleh berita palsu atau provokatif," tutup Hamdan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
