Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - Kebijakan pemerintah memberikan insentif fiskal pemotongan pajak penghasilan (PPh) dalam rangka mengurangi dampak negatif wabah virus corona Covid-19, kepada beberapa kelompok usaha mulai menuai keirian bagi sektor industri lain.
Seperti kita tahu pemerintah menetapkan insentif fiskal berupa diskon pajak penghasilan dan fasilitas lain non fiskal kepada perusahaan manufaktur, industri penerbangan maupun industri berkaita dengan pariwisata.
Padahal pada kondisi sekarang ini hampir semua lapisan usaha mengalami dampak negatif wabah virus corona Covid-19 yang sama sehingga layak untuk mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah.
Baca Juga: Jokowi pertimbangkan tak teruskan pembahasan RUU Cipta Kerja?
Sebab aktivitas usaha menjadi berkurang lantaran ada kewajiban kerja dirumah dan mengurangi interaksi antarpenduduk denga cara social distancing maupun physical distancing. Selain itu daya beli masyarakat juga turun drastis selain akibat pembatasan kegiatan di luar rumah tersebut.
Karena itulah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan sejumlah usulan stimulus ekonomi untuk menjaga keberlangsung sektor perikanan di tengah wabah virus corona Covid-19 bagi sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya adalah insentif fiskal bagi dunia usaha di sektor kelautan dan perikanan.
Baca Juga: Klaster corona Jabar, dari seminar syariah, jamaah Gereja Bethel sampai Asrama Polisi
Menteri Edhy menyampaikan usulan insentif fiskal itu dalam rapat koordinasi dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melalui video conference di Jakarta, Jumat (3/4).
SELANJUTNYA>>>
Edhy mengusulkan untuk pelaku industri pengolahan ikan, agar Menko Perekonomian memberikan insentif fiskal berupa pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 sebesar 30% selama enam bulan ke depan.
Selain itu Edhy juga meminta Kementerian Keuangan memberikan insentif ekspor dan insentif pinjaman berbunga lunak bahkan tanpa bunga bagi perusahaan-perusahaan pengolahan ikan.
Baca Juga: Sri Mulyani ingatkan Kepala BKF tingkatkan rasio pajak di tengah fiskal akomodatif
Menteri Edhy juga meminta maskapai menunda kenaikan harga kargo produk perikanan ke luar negeri sampai kondisi kembali normal. Bila dipaksakan dengan harga tinggi, ia khawatir pelaku usaha mengalami kebangkrutan.
Untuk itu ia berharap pemerintah mendorong penambahan maskapai yang melayani kargo perikanan, karena saat ini hanya ada satu yang beroperasi.
Baca Juga: Ternyata bahan baku APD melimpah ruah di dalam negeri
Tak hanya itu, Edhy usulkan adanya kebijakan pemerintah maupun BUMN agar membeli produk perikanan masyarakat. Menurut dia, hingga kini nelayan maupun pembudidaya terus berproduksi namun ada kekhawatiran hasilnya tidak terserap. Mereka juga takut karena tidak ada jaminan harga produk imbas pandemi virus corona Covid-19.
"Jadi kami harapkan adanya stimulus keuangan untuk membeli produk perikanan masyarakat. Apakah pemerintah yang membeli atau BUMN," ujar Edhy.
Baca Juga: Percepat pengecekan virus corona, fasilitas laboratorium uji pemeriksaan ditambah
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan sudah menyiapkan cold storage (gudang pendingin) yang dapat dipakai untuk menyimpan produk perikanan bila sewaktu-waktu pemerintah memutuskan membeli ikan dari nelayan maupun pembudidaya.
SELANJUTNYA>>>
Menteri Edhy juga mengharapkan optimalisasi penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) ikan sebagai penyangga harga hasil perikanan di tingkat nelayan dan pembudidaya.
"Kami miliki lebih dari 100.000 cold storage yang masih idle. Seandainya ada bantuan keuangan dari pemerintah untuk membeli produk perikanan masyarkat, dapat ditempatkan di cold storage," terangnya.
Baca Juga: Menteri BUMN Eric Tohir: BUMN tidak memproduksi APD dan ventilator
Usulan lain, Menteri Edhy meminta pemerintah melalui Kemensos memasukkan para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta petambak garam, sebagai pelaku UMKM yang tergolong masyarakat miskin, untuk masuk dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Di samping itu, saat ini KKP sedang menjajaki kerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan pemerintah daerah agar memasukkan produk perikanan dalam paket bantuan ke masyarakat. Ia yakin, bila skema tersebut berjalan penyerapan produk perikanan akan maksimal.
Baca Juga: Yuk mengenal jenis masker yang pas untuk kita pakai melawan virus corona
"Kemensos punya program bantuan seperti PKH (program keluaga harapan) dan BPNT (bantuan pangan non tunai). Seandainya produk perikanan dapat dimasukkan dalam paket bantuan, pasti terjadi penyerapan. Begitu juga dengan pemda," ujarnya.
Menanggapi usulan Menteri Edhy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Menteri Edhy melakukan exercise terkait cold storage. Lalu menyoal kenaikan biaya kargo produk perikanan ke luar negeri (ekspor), akan dibahas lebih lanjut dengan maskapai.
Baca Juga: BUMN Dipetakan, Erick Thohir Sebut 68% Berpotensi Dikonsolidasikan
"Seperti yang disampaikan berkali-kali oleh Presiden bahwa yang terkait distribusi produksi tidak boleh terganggu. Utamanya dengan terkait ekspor," ujar Menko Arilangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
