Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan kasus tindak pidana perpajakan tidak termasuk dalam cakupan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
Dengan demikian, wajib pajak yang terlambat membayar pajak tidak serta-merta dapat dikenai perampasan aset berdasarkan beleid tersebut.
Penegasan ini disampaikan DJP menyusul pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (19/11/2026).
Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @ditjenpajakri, DJP menjelaskan, tindak pidana perpajakan telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan tersendiri. Oleh karena itu, penanganan pelanggaran perpajakan tidak masuk dalam pengaturan RUU Perampasan Aset.
"Berembus kabar bawah RUU Perampasan Aset ini juga mencakup tindak pidana perpajakan. Dan juga beredar narasi bahwa begitu wajib pajak terlambat membayar, asetnya dapat segera dirampas. Hal ini tidak benar karena tindak pidana perpajakan telah diatur oleh ketentuan lain dan tidak tercakup dalam RUU Perampasan Aset," jelas DJP dalam unggahan di media sosialnya, Minggu (22/11/2026).
Baca Juga: Legalisasi Rokok Ilegal Berpotensi Tambah Penerimaan Cukai Hingga Rp 10 Triliun
DJP juga meluruskan informasi yang menyebutkan wajib pajak yang terlambat membayar pajak dapat langsung kehilangan asetnya.
Menurut otoritas pajak, penegakan hukum perpajakan mengedepankan pembinaan administratif sebelum menggunakan pendekatan pidana.
Pendekatan tersebut dikenal dengan prinsip ultimum remedium, yaitu menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.
"Hukum perpajakan lebih mengedepankan pembinaan administratif daripada pendekatan pidana atau yang lebih dikenal dengan ultimum remedium," tulis DJP.
Artinya, keterlambatan pembayaran pajak tidak otomatis membuat aset wajib pajak dapat dirampas. Meski demikian, wajib pajak tetap dapat dikenai konsekuensi hukum berupa sanksi administrasi maupun pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perpajakan.
"Masyarakat tetap diimbau untuk patuh dan tertib dalam melaksanakan administrasi perpajakan agar terhindari dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana," kata DJP.
Baca Juga: Kejagung: UU Perampasan Aset Bisa Digunakan Untuk Kejar Harta Riza Chalid Dll
Sebagai informasi, DPR resmi mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11).
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pengesahan tersebut mengakhiri proses pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah berlangsung selama 18 tahun.
Dia menegaskan pengesahan dilakukan berdasarkan kesiapan substansi hukum yang telah melalui pembahasan panjang, bukan karena desakan maupun tekanan dari pihak tertentu.
Puan menjelaskan, pembahasan RUU tersebut juga melibatkan partisipasi publik melalui 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Selain itu, DPR melakukan 15 kunjungan kerja ke 15 provinsi serta menyerap aspirasi masyarakat melalui kunjungan ke 46 daerah pemilihan.
Proses harmonisasi juga dilakukan untuk memastikan substansi UU Perampasan Aset tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Baca Juga: Penerimaan Pajak Sektor Ekonomi Digital Capai Rp 14,07 Triliun Selama 10 Bulan 2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)