Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terus memperkuat upaya penyelesaian piutang negara, termasuk hak tagih pemerintah atas dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Langkah ini dilakukan untuk memulihkan hak keuangan negara sekaligus mengoptimalkan pengelolaan aset yang telah menjadi kekayaan negara.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Evita Manthovani mengatakan pengurusan piutang negara membutuhkan penguatan koordinasi dan kerja sama lintas instansi.
Pemerintah juga berupaya mengoptimalkan pertukaran data dan informasi serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penagihan.
"DJKN terus berupaya memperkuat kerja sama antarinstansi, mengoptimalkan pertukaran data dan informasi, serta memanfaatkan teknologi agar pengurusan piutang negara semakin efektif, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum," kata Evita dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Baca Juga: Satgas BLBI Bubar, Suahasil Pastikan Pemerintah Tetap Kejar Utang para Debitur
Dalam rangka memperkuat pengurusan piutang negara, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN.
Melalui aturan tersebut, pemerintah menyempurnakan mekanisme penyelesaian piutang negara. Salah satunya dengan memberikan alternatif penyelesaian melalui pendayagunaan barang jaminan atau harta kekayaan lain serta pembayaran utang melalui pengambilalihan aset untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi kepentingan umum.
Dengan demikian, penyelesaian piutang negara tidak hanya bergantung pada mekanisme penagihan, tetapi juga dapat mempertimbangkan pemanfaatan aset sebagai alternatif pembayaran utang sesuai ketentuan yang berlaku.
DJKN menjelaskan pengurusan piutang negara merupakan proses berkelanjutan yang dapat ditempuh melalui berbagai instrumen penyelesaian.
Baca Juga: Utang BLBI Dinyatakan Lunas, Anthony Budiawan: Jangan Keliru Maknai Pelunasan
Penentuan langkahnya mempertimbangkan karakteristik piutang, kondisi penanggung utang, serta status hukum dan kondisi barang jaminan maupun harta kekayaan lainnya.
Sementara itu, terhadap aset yang telah menjadi kekayaan negara, pemerintah juga melakukan optimalisasi melalui sejumlah skema pengelolaan.
Mengacu pada ketentuan yang berlaku, aset negara dapat dijual melalui lelang, disewakan, ditetapkan status penggunaannya kepada kementerian/lembaga, hingga dihibahkan kepada pemerintah daerah.
Melalui penguatan pengurusan piutang negara dan optimalisasi aset tersebut, DJKN menargetkan kekayaan negara dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial.
Upaya ini sekaligus diarahkan untuk menjaga hak keuangan negara serta mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Baca Juga: Utang Rp 640 Triliun ke BI Lunas, Kemenkeu Bakal Tetap Kejar Tagihan ke Obligor BLBI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)