kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Sri Mulyani ingatkan Kepala BKF tingkatkan rasio pajak di tengah fiskal akomodatif


Jumat, 03 April 2020 / 15:33 WIB
Sri Mulyani ingatkan Kepala BKF tingkatkan rasio pajak di tengah fiskal akomodatif
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pelantikan Kepala BKF di Jakarta (3/4/2020).


Reporter: Grace Olivia | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan yang baru, yaitu Febrio Kacaribu pada Jumat (3/4). 
Selain itu, Menkeu juga melantik Basuki Purwadi sebagai Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (Dirut LMAN). 

Kepada Kepala BKF Febrio Kacaribu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa  diperlukan l angkah yang responsif dan antisipatif  di tengah situasi luar biasa saat ini

"Responsif untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan akibat pandemi Covid-19, dan antisipatif untuk bisa merespon kondisi terkini dengan berbagai bauran kebijakan hingga beberapa tahun ke depan”, terang Menkeu. 

Sri Mulyani berharap,  BKF bisa memperkirakan ekonomi ke depan agar APBN tetap berfungsi menjadi katalis bagi kebijakan strategis dalam upaya menjaga perekonomian tetap stabil dan bertahan di tengah kondisi saat ini. 

Baca Juga: Sri Mulyani lantik Febrio Kacaribu sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

Ia mengatakan, di tengah masif nya persoalan kesehatan, pemerintah harus tetap memperhatikan pembangunan sumber daya manusia, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi. 

Tak lupa, Sri Mulyani mengingatkan Febrio akan peran BKF  ntuk mengoptimalisasikan rasio pajak (tax ratio) di tengah kebijakan fiskal yang akomodatif bagi dunia usaha sangat diperlukan. Seperti diketahui, pemerintah memberikan banyak insentif perpajakan kepada dunia usaha sebelum dan di tengah terjadinya wabah virus corona ini. 

Menurutnya, ini menuntut BKF agar inovatif dan kreatif dalam mencapai tax ratio yang lebih tinggi. 

”Gap dari sisi administrasi perpajakan contohnya merupakan area eksplorasi yang penting di tengah dilakukannya banyak relaksasi kebijakan fiskal. Salah satu elemen administrasi akan dipengaruhi oleh digitalisasi dan terkoneksinya perekonomian seluruh dunia yang menimbulkan tantangan sendiri bagi penerimaan negara”, tutur Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×