kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.495.000   0   0,00%
  • USD/IDR 18.297   24,00   0,13%
  • IDX 5.146   -47,82   -0,92%
  • KOMPAS100 660   -6,44   -0,97%
  • LQ45 536   -4,31   -0,80%
  • ISSI 162   -1,83   -1,12%
  • IDX30 304   -2,68   -0,88%
  • IDXHIDIV20 413   -3,59   -0,86%
  • IDX80 77   -0,69   -0,89%
  • IDXV30 112   -0,51   -0,45%
  • IDXQ30 103   -0,83   -0,79%

Pemerintah Ingin Rokok Ilegal Bayar Cukai, Ekonom Soroti Potensi Kanibalisasi Pasar


Minggu, 22 November 2026 / 15:19 WIB
Pemerintah Ingin Rokok Ilegal Bayar Cukai, Ekonom Soroti Potensi Kanibalisasi Pasar
ILUSTRASI. Ilustrasi rokok (KONTAN/Dok)


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Suahasil Nazara berharap produsen rokok ilegal beralih masuk ke sistem resmi dan memenuhi kewajiban pembayaran cukai. 

Harapan tersebut disampaikan di tengah upaya pemerintah memperketat pengawasan peredaran rokok ilegal di Indonesia.

Suahasil mengungkapkan, aparat telah mengamankan sekitar 1,7 miliar batang rokok ilegal sepanjang Januari hingga Oktober atau November 2026. Penindakan tersebut dilakukan sebanyak 17.108 kali, meningkat 80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Karena kita mengharapkan sebenarnya yang ilegal ini masuk saja ke dalam sistem, lalu kemudian ikut membayar cukai," kata Suahasil dalam acara Financial Forum 2026, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga: Legalisasi Rokok Ilegal Berpotensi Tambah Penerimaan Cukai Hingga Rp 10 Triliun

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Makroekonomi dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman  menilai, potensi penerimaan cukai dari legalisasi rokok ilegal perlu dihitung secara hati-hati. 

Pasalnya, masuknya produsen rokok ilegal ke sistem resmi tidak serta-merta menghasilkan tambahan penerimaan negara dalam jumlah yang sama dengan potensi cukai brutonya.

Berdasarkan perhitungannya, apabila seluruh volume 1,7 miliar batang rokok ilegal yang ditindak beralih menjadi produksi legal baru, potensi cukai brutonya diperkirakan mencapai Rp 1,27 triliun hingga Rp 1,35 triliun.

Perhitungan tersebut menggunakan acuan tarif cukai rokok mesin golongan II sebesar Rp 746 hingga Rp 794 per batang.

Namun, jika hanya separuh volume tersebut yang beralih ke jalur legal, potensi penerimaan cukai brutonya turun menjadi sekitar Rp 634 miliar hingga Rp 675 miliar.

Kanibalisasi Pasar

Rizal juga menyoroti potensi kanibalisasi pasar apabila pemerintah memberikan tarif cukai khusus untuk menarik produsen rokok ilegal masuk ke sistem resmi.

Menurutnya, apabila tarif khusus tersebut membuat konsumen beralih dari merek rokok legal yang selama ini membayar cukai lebih tinggi, negara justru berpotensi kehilangan sebagian penerimaan cukai dari produk legal yang sudah ada.

"Jika tarif khusus menarik pembeli dari merek legal yang cukainya lebih tinggi, negara kehilangan selisih cukai pada setiap batang yang beralih," katanya.

Oleh karena itu, tambahan setoran cukai dari produsen baru harus dikurangi dengan potensi penurunan setoran dari merek legal yang kehilangan pembeli. 

Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh gambaran tambahan penerimaan bersih yang benar-benar masuk ke kas negara.

Baca Juga: Kejagung: UU Perampasan Aset Bisa Digunakan Untuk Kejar Harta Riza Chalid Dll

Rizal menyebut, angka potensi penerimaan nasional Rp 20 triliun-Rp 30 triliun yang pernah disampaikan Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada April 2026 terlalu dini untuk dijadikan pegangan dalam penyusunan APBN.

Pada tarif Rp 746 per batang, pemerintah perlu menarik sekitar 27 miliar hingga 40 miliar batang rokok ilegal ke dalam sistem cukai untuk mencapai potensi penerimaan tersebut. Semakin rendah tarif yang ditawarkan, semakin besar volume rokok ilegal yang harus beralih ke jalur legal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Video Terkait



TERBARU

[X]
×