Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID-JAKARTA Legalisasi rokok ilegal berpotensi menjadi salah satu sumber tambahan penerimaan negara.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendorong produsen rokok ilegal untuk masuk ke sistem legal. Meski begitu, Suahasil tidak menjelaskan secara detail apakah dorongan tersebut apakah akan didukung oleh penambahan layer cukai baru yang sempat disinggung mantan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Suahasil berharap para produsen rokok ilegal tersebut bisa menjalankan usahanya secara legal melalui pembayaran cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kita harapkan ilegal masuk ke dalam sistem dan bayar cukai," ujar Suahasil dalam acara Financial Forum 2026, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga: 27 Provinsi Tetapkan UMP 2027, Bali Catat Kenaikan Tertinggi 42,15%
Asal tahu saja, berdasarkan data Kementerian Keuangan, Bea Cukai telah mengamankan sekitar 1,7 miliar batang rokok ilegal melalui 17.108 penindakan per Oktober 2026. Angka ini meningkat 79,8% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Center of Reform on Economics (CORE) memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghasilkan tambahan penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun per tahun apabila sebagian produsen rokok ilegal beralih masuk ke sistem resmi.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet mengatakan, potensi tersebut berasal dari besarnya peredaran rokok ilegal di Indonesia.
Berdasarkan kajian Kementerian Perindustrian bersama Universitas Gadjah Mada (UGM), pangsa rokok ilegal diperkirakan meningkat dari 6,9% pada 2023 menjadi 13,9% pada 2025.
Dengan asumsi produksi rokok nasional mencapai 307 miliar batang, volume rokok ilegal diperkirakan mendekati 50 miliar batang. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya potensi penerimaan negara yang belum tergarap dari aktivitas produksi dan peredaran rokok ilegal.
"Setelah memperhitungkan penurunan konsumsi, kanibalisasi terhadap produk legal, dan kepatuhan produsen, tambahan penerimaan yang lebih realistis menurut saya berada di kisaran Rp 5 triliun sampai Rp 10 triliun per tahun," ujar Yusuf kepada KONTAN, Minggu (22/11/2026).
Menurutnya, potensi tersebut memang tidak akan menjadi pengubah utama kondisi fiskal. Namun, tambahan penerimaan Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun tetap berarti karena setara dengan sekitar 2% hingga 4% dari target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) 2026 sebesar Rp 225,73 triliun.
Proyeksi Tambahan Penerimaan
Yusuf menjelaskan, besarnya potensi penerimaan sangat bergantung pada tingkat keberhasilan konversi produsen rokok ilegal ke sistem legal serta besaran tarif cukai yang diterapkan.
Sebagai gambaran, dengan asumsi volume rokok ilegal sekitar 50 miliar batang, konversi 25% pada tarif Rp 300 per batang berpotensi menghasilkan penerimaan sekitar Rp 3,75 triliun.
Sementara itu, apabila tingkat konversi mencapai 40% dengan tarif Rp 400 per batang, potensi penerimaan dapat mencapai Rp 8 triliun. Dalam skenario lebih optimistis, konversi 60% dengan tarif Rp 500 per batang berpotensi menghasilkan penerimaan hingga Rp 15 triliun.
Baca Juga: I-EU CEPA Ditandatangani, Mendag Optimistis Pasar Uni Eropa Makin Terbuka
Meski demikian, Yusuf mengingatkan angka tersebut merupakan simulasi teoretis dan tidak seluruhnya dapat direalisasikan. Pasalnya, produsen yang beralih ke sistem legal kemungkinan akan ditempatkan pada lapisan tarif cukai yang lebih rendah.
Selain itu, konsumen rokok ilegal cenderung sensitif terhadap harga. Pengenaan cukai yang membuat harga jual meningkat berisiko menurunkan permintaan atau mendorong konsumen kembali membeli rokok dari pasar ilegal.
Struktur tarif yang terlalu murah juga berpotensi mengambil pangsa pasar rokok legal golongan bawah. Oleh karena itu, desain kebijakan perlu memperhitungkan dampaknya terhadap produsen rokok legal yang selama ini telah memenuhi kewajiban perpajakan.
Di sisi lain, tidak semua produsen rokok ilegal bersedia masuk ke sistem resmi. Rokok ilegal yang berasal dari penyelundupan impor juga tidak otomatis dapat dijangkau melalui skema legalisasi produsen dalam negeri.
"Tidak semua produsen bersedia masuk ke sistem resmi, sedangkan rokok ilegal yang berasal dari penyelundupan impor juga tidak otomatis terjangkau oleh skema ini," katanya.
Yusuf menilai kebijakan legalisasi harus berjalan beriringan dengan penguatan penegakan hukum. Produsen perlu diberikan jalur transisi yang jelas untuk masuk ke sistem resmi, tetapi pelanggaran setelah masa transisi tetap harus ditindak tegas.
Kinerja penindakan Bea Cukai sepanjang tahun ini dinilai memberikan indikasi pentingnya penegakan hukum dalam memperluas basis penerimaan negara.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan 17.108 kali penindakan dan menyita sekitar 1,7 miliar batang rokok ilegal.
Dengan menggunakan estimasi potensi penerimaan Rp 750 hingga Rp 900 per batang berdasarkan sejumlah laporan penindakan Bea Cukai daerah, nilai potensi penerimaan dari rokok yang disita diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun hingga Rp 1,5 triliun.
Baca Juga: UMP Jakarta 2027 Naik 7,1%, Segini Besaran Gaji Minimum Terbaru
Namun, jumlah tersebut diperkirakan baru mencakup kurang dari 4% dari total perkiraan volume rokok ilegal yang beredar di pasar.
Yusuf menambahkan, skema legalisasi sebaiknya memiliki batas waktu, persyaratan produksi yang terukur, serta pengawasan melalui pelacakan pita cukai secara digital.
"Struktur tarif juga perlu dirancang agar tidak menciptakan selisih harga terlalu lebar dengan rokok legal yang sudah ada," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)