Ditjen Pajak Tunjuk 4 Perusahaan Sertifikasi Digital untuk Coretax

Rabu, 07 Januari 2026 / 12:56 WIB

ILUSTRASI. Coretax Pajak (Dok/DJP) Dalam pengumuman resminya, DJP menjelaskan bahwa Coretax DJP digunakan sebagai aplikasi utama pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa wajib pajak perlu menyiapkan kode otorisasi atau sertifikat elektronik untuk dapat menandatangani dokumen perpajakan secara digital melalui aplikasi Coretax DJP, termasuk dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) mulai tahun pajak 2025.

Dalam pengumuman resminya, DJP menjelaskan bahwa Coretax DJP digunakan sebagai aplikasi utama pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Seiring dengan penerapan sistem ini, seluruh proses administrasi perpajakan dilakukan secara digital, termasuk penandatanganan dokumen.

"Untuk dapat menandatangani dokumen perpajakan secara digital saat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan melalui Coretax DJP, termasuk saat menyampaikan SPT Tahunan, wajib pajak memerlukan kode otorisasi atau sertifikat elektronik," bunyi pengumuman DJP tersebut, dikutip Rabu (7/1).

Kode otorisasi diterbitkan langsung oleh DJP bersamaan dengan proses aktivasi akun Coretax DJP.

Sementara itu, sertifikat elektronik diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, baik dari instansi pemerintah maupun noninstansi.

Adapun PSrE noninstansi yang telah ditunjuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendukung penandatanganan digital dokumen perpajakan meliputi:

PT Privy Identitas Digital (privy.id) berdasarkan KMK No. 454/KM.03/2022
PT Indonesia Digital Identity (vida.id) berdasarkan KMK No. 584/KM.03/2022
PT Vipas Inovasi Teknologi (vinotek.id) berdasarkan KMK No. 134/KM.3/2024
PT Digital Tandatangan Asli (xignature.co.id) berdasarkan KMK No. 146/KM.3/2024

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan melalui Coretax DJP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.