Ekonom Wanti-Wanti Beban Bunga Utang Luar Negeri Meningkat pada 2026

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diperkirakan akan menghadapi beban bunga utang luar negeri yang tinggi pada tahun 2026, hal ini melihat tekanan eksternal dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang dinilai masih menjadi tantangan utama. 

Meski begitu, Global Markets Economist at Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menilai, pemerintah masih mampu menjaga beban bunga utang tetap terkendali pada tahun 2026.

Dalam RAPBN 2026, pemerintah dan DPR telah menyepakati dan mematok kurs rupiah di kisaran Rp16.500–16.900 per dolar AS, beserta suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun di 6,6%–7,2%.

Di tengah bunga pasar yang masih tinggi dan nilai tukar rupiah yang cenderung melemah, pemerintah menghadapi kewajiban pembayaran pokok utang jatuh tempo sebesar Rp 833,96 triliun pada 2026. Meski belum ada kepastian mengenai besaran beban bunga tahun depan, nilainya diperkirakan akan kembali meningkat.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Capai US$ 435,6 Miliar pada Mei 2025

Global Markets Economist at Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menilai bahwa asumsi nilai tukar yang dipasang pemerintah dalam kisaran Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS mencerminkan kewaspadaan terhadap tekanan global, termasuk dampak dari perang dagang dan volatilitas arus devisa di pasar keuangan dan perdagangan internasional.

"Kalau nilai tukar rupiahnya semakin lemah terhadap dolar, ada potensi peningkatan pendapatan negara dari komoditas, tapi juga harus diwaspadai dari sisi pembayaran bunga utang luar negeri dan perkembangan dinamika dari arah suku bunga monoter global," ujar Myrdal kepada Kontan, Rabu (23/7).

Meski begitu, ia menilai bahwa beban bunga utang pada 2026 tidak akan mengalami lonjakan drastis, mengingat pemerintah masih menjaga defisit fiskal di level yang moderat, yakni di kisaran 2,48% hingga 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kalau kita cermati, beban utangnya masih bisa terkendali, apalagi defisit fiskal tahun depan kurang lebih sama dengan tahun ini," kata dia.

Baca Juga: Tumbuh 9,8% YoY, Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus US$ 209,6 Miliar Pada Mei 2025

Namun, Myrdal tetap memperingatkan adanya risiko dari eskalasi tarif global, terutama akibat ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang dapat mendorong kenaikan biaya impor dan pelemahan nilai tukar lebih lanjut, yang ujungnya bisa berdampak pada kewajiban pembayaran bunga utang luar negeri.

Dari sisi domestik, ia menyoroti pentingnya efisiensi belanja dalam realisasi program-program prioritas pemerintah seperti makanan bergizi gratis, kemandirian energi dan pangan, serta layanan publik gratis. Jika implementasi berjalan lancar, bisa memperkuat basis penerimaan negara dan menjaga keseimbangan fiskal.

"Kalau program-program ini tidak berjalan optimal, bisa jadi beban utang baru untuk APBN, termasuk dari sisi bunga utang jika pembiayaannya tidak efisien," kata Myrdal.

Baca Juga: Risiko Global Membayangi, Swasta dan Pemerintah Mengerem Utang Luar Negeri

Selanjutnya: Penjualan HM Sampoerna (HMSP) per Juni 2025: Rokok Turun 1,5%, IQOS Naik 34,3%

Menarik Dibaca: BI Siap Rilis Payment ID yang Terintegrasi dengan NIK pada 17 Agustus 2025, Apa Itu?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News