/2025/05/15/1075921058.jpg "Ekonom Minta Pemerintah Tawarkan Yield SBN Lebih Tinggi, Ini Kisaran Idealnya")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sejumlah Ekonom menilai pemerintah perlu menawarkan imbal hasil (yield) yang lebih tinggi untuk menarik minat investor dalam lelang Surat Berharga Negara (SBN) pada November-Desember 2026.
Pasalnya, meningkatnya premi risiko (Credit Default Swap/CDS) dan ketidakpastian pasar membuat penerbitan obligasi pemerintah, terutama dalam denominasi rupiah, menghadapi tantangan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), masih terjadwal tujuh kali lelang SBN sepanjang November-Desember 2026, dimana sebanyak empat kali lelang pada November dan tiga kali pada Desember.
Secara kumulatif, pemerintah menargetkan perolehan dana sebesar Rp 240 triliun dari lelang SBN pada kuartal IV-2026.
Baca Juga: Yield SBN Masih Tinggi, Investor Bisa Manfaatkan Peluang dengan Strategi Ini
Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman menilai, penerbitan SBN sebenarnya masih memiliki daya tarik, terutama jika dilihat dari selisih imbal hasil atau spread obligasi pemerintah Indonesia dengan US Treasury tenor 10 tahun.
Menurut Juniman, spread kedua instrumen tersebut semakin lebar, dimana Jumat lalu selisih imbal hasilnya hampir mencapai 290 basis poin (bps), meningkat dibandingkan sebelumnya yang masih berada di kisaran 200 bps.
Kondisi tersebut semestinya menjadi daya tarik bagi investor untuk masuk ke pasar obligasi Indonesia, khususnya pada instrumen berjangka panjang.
"Seharusnya kondisi ini menarik untuk penerbitan obligasi, terutama untuk tenor-tenor jangka panjang, karena gap-nya sangat lebar dengan US Treasury," ujar Juniman kepada Kontan, Minggu (1/11/2026).
Meski demikian, Juniman mengingatkan pemerintah tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan APBN, termasuk kebutuhan mata uang yang akan digunakan.
Apabila pemerintah membutuhkan pendanaan dalam dolar AS untuk jangka panjang atau mata uang asing lainnya, penerbitan obligasi dalam denominasi valuta asing (valas) dapat menjadi pilihan.
Namun, jika tidak terdapat kebutuhan khusus dalam mata uang asing, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan penerbitan obligasi dalam denominasi rupiah.
Baca Juga: Yield SBN Masih Tinggi, Momentum Menarik bagi Investor Baru?
Hanya saja, menurutnya kondisi pasar saat ini membuat penerbitan SBN rupiah tidak mudah. Persoalan evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang belum selesai serta sentimen terhadap kondisi pemerintahan turut memengaruhi persepsi investor.
Juniman menilai, pemerintah perlu menawarkan imbal hasil yang lebih kompetitif untuk mengompensasi risiko tersebut.
Berdasarkan perhitungannya, US Treasury tenor 10 tahun saat ini menawarkan imbal hasil sekitar 5%. Dengan demikian, apabila pemerintah menerbitkan obligasi berdenominasi dolar AS, imbal hasil yang perlu ditawarkan berada di kisaran 6,6%.
Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun dalam denominasi rupiah berada di kisaran 7,75% berdasarkan posisi Jumat lalu.
"Jadi, kalau melihat kondisi seperti ini, perbedaannya sebenarnya sedikit, hanya sekitar 0,1%. Namun, pemerintah tentu tidak hanya mempertimbangkan persoalan tersebut, termasuk juga risiko nilai tukar," jelasnya.
Juniman juga menyoroti hasil lelang SBN sebelumnya yang dinilai kurang optimal. Menurutnya, rendahnya penyerapan pada lelang Selasa lalu tidak terlepas dari imbal hasil yang ditawarkan, terutama untuk obligasi bertenor panjang, yang belum cukup menarik bagi investor.
Saat itu, spread imbal hasil SBN dengan US Treasury bahkan sempat berada di sekitar 190 bps atau di bawah 200 bps. Kondisi tersebut berbeda dengan posisi saat ini yang sudah mendekati 290 bps.
Karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan tingkat imbal hasil agar dapat kembali menarik minat investor asing. Juniman memperkirakan, imbal hasil SBN tenor 10 tahun perlu berada di kisaran 7,5%-7,9% untuk menjaga daya tarik pasar obligasi Indonesia.
"Iya, karena ini berkaitan dengan risk premium. Risk premium kita naik. Imbal hasil obligasi tenor 10 tahun Indonesia sudah berada di sekitar 7,6%, sementara US Treasury berada di kisaran 5%," katanya.
Ia menambahkan, pelemahan rupiah juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan pemerintah. Sebab, pelemahan nilai tukar berpotensi meningkatkan premi risiko dan mendorong kenaikan credit default swap (CDS) Indonesia.
Baca Juga: Yield SBN Masih Tinggi, Hati-hati Biaya Berutang Baru Pemerintah Bisa Membengkak
Dengan demikian, imbal hasil di kisaran 7,5%-7,9% dinilai masih dapat menjadi level yang menarik bagi investor domestik maupun asing. Terlebih, pembeli SBN tidak hanya berasal dari investor asing, tetapi juga perbankan domestik.
Sementara, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai pasar SBN masih cukup menarik di tengah volatilitas pasar global dan domestik yang tinggi akibat perkembangan situasi di Timur Tengah.
Menurutnya, prospek imbal hasil SBN yang berada di kisaran 7,5%-8% masih dapat menarik minat investor yang berorientasi pada imbal hasil.
"Pasar SBN masih sangat menarik, apalagi investor berbasis yield seeking dengan proyeksi yield sekitar 7,5%-8%," ujar David kepada Kontan.
David menyarankan pemerintah menerapkan strategi penerbitan yang lebih berimbang antara obligasi berdenominasi valas dan rupiah. Selain itu, SBN dengan durasi lebih pendek dinilai lebih menarik bagi investor dalam kondisi pasar saat ini.
Baca Juga: Yield SBN 10 Tahun Naik ke 7,23%, Ini Dampaknya ke Beban Utang Pemerintah
Pemerintah dinilai juga dapat mengoptimalkan alternatif pembiayaan lainnya seperti pinjaman bilateral dan multilateral maupun penarikan saldo anggaran lebih (SAL), untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN.
"Alternatif pembiayaan lain seperti pinjaman bilateral atau multilateral atau penarikan SAL juga bisa diupayakan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
