/2025/05/15/1075921058.jpg "Ekonom Minta Pemerintah Tawarkan Yield SBN Lebih Tinggi, Ini Kisaran Idealnya")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sejumlah Ekonom menilai pemerintah perlu menawarkan imbal hasil (yield) yang lebih tinggi untuk menarik minat investor dalam lelang Surat Berharga Negara (SBN) pada November-Desember 2026.
Pasalnya, meningkatnya premi risiko (Credit Default Swap/CDS) dan ketidakpastian pasar membuat penerbitan obligasi pemerintah, terutama dalam denominasi rupiah, menghadapi tantangan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), masih terjadwal tujuh kali lelang SBN sepanjang November-Desember 2026, dimana sebanyak empat kali lelang pada November dan tiga kali pada Desember.
Secara kumulatif, pemerintah menargetkan perolehan dana sebesar Rp 240 triliun dari lelang SBN pada kuartal IV-2026.
Baca Juga: Yield SBN Masih Tinggi, Investor Bisa Manfaatkan Peluang dengan Strategi Ini
Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman menilai, penerbitan SBN sebenarnya masih memiliki daya tarik, terutama jika dilihat dari selisih imbal hasil atau spread obligasi pemerintah Indonesia dengan US Treasury tenor 10 tahun.
Menurut Juniman, spread kedua instrumen tersebut semakin lebar, dimana Jumat lalu selisih imbal hasilnya hampir mencapai 290 basis poin (bps), meningkat dibandingkan sebelumnya yang masih berada di kisaran 200 bps.
Kondisi tersebut semestinya menjadi daya tarik bagi investor untuk masuk ke pasar obligasi Indonesia, khususnya pada instrumen berjangka panjang.
"Seharusnya kondisi ini menarik untuk penerbitan obligasi, terutama untuk tenor-tenor jangka panjang, karena gap-nya sangat lebar dengan US Treasury," ujar Juniman kepada Kontan, Minggu (1/11/2026).
Meski demikian, Juniman mengingatkan pemerintah tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan APBN, termasuk kebutuhan mata uang yang akan digunakan.
Apabila pemerintah membutuhkan pendanaan dalam dolar AS untuk jangka panjang atau mata uang asing lainnya, penerbitan obligasi dalam denominasi valuta asing (valas) dapat menjadi pilihan.
Namun, jika tidak terdapat kebutuhan khusus dalam mata uang asing, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan penerbitan obligasi dalam denominasi rupiah.
Baca Juga: Yield SBN Masih Tinggi, Momentum Menarik bagi Investor Baru?
Hanya saja, menurutnya kondisi pasar saat ini membuat penerbitan SBN rupiah tidak mudah. Persoalan evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang belum selesai serta sentimen terhadap kondisi pemerintahan turut memengaruhi persepsi investor.
Juniman menilai, pemerintah perlu menawarkan imbal hasil yang lebih kompetitif untuk mengompensasi risiko tersebut.
Berdasarkan perhitungannya, US Treasury tenor 10 tahun saat ini menawarkan imbal hasil sekitar 5%. Dengan demikian, apabila pemerintah menerbitkan obligasi berdenominasi dolar AS, imbal hasil yang perlu ditawarkan berada di kisaran 6,6%.
Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun dalam denominasi rupiah berada di kisaran 7,75% berdasarkan posisi Jumat lalu.
"Jadi, kalau melihat kondisi seperti ini, perbedaannya sebenarnya sedikit, hanya sekitar 0,1%. Namun, pemerintah tentu tidak hanya mempertimbangkan persoalan tersebut, termasuk juga risiko nilai tukar," jelasnya.
