Ditjen Pajak Perkuat Akses Data Keuangan, Siapa Saja yang Jadi Prioritas?

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan penerapan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. 

Kemenkeu menekankan kebijakan tersebut bukan pengawasan sembarangan terhadap rekening wajib pajak, melainkan bagian dari penguatan administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan membuat proses pengawasan lebih efektif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya tidak perlu merasa cemas. "Kalau sudah bayar pajak, ya sudah tenang saja," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (21/7/2026).

Penegasan itu menyusul terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026 pada 16 Juli 2026. 

Baca Juga: Hasto Sebut Pelibatan Babinsa Awasi Pajak Berpotensi Bawa Indonesia ke Era Kolonial

Melalui aturan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memperoleh pedoman pelaksanaan untuk meminta informasi, bukti, atau keterangan (IBK) kepada lembaga jasa keuangan maupun penyedia jasa aset kripto yang menjadi pelapor dalam skema Crypto Assets Reporting Framework (CARF).

Surat edaran tersebut juga menetapkan kelompok wajib pajak yang menjadi prioritas pengawasan. 

Di antaranya adalah individu dengan kekayaan tinggi (high wealth individual/HWI), tokoh publik (prominent people), wajib pajak dengan tingkat risiko ketidakpatuhan tinggi berdasarkan sistem compliance risk management, wajib pajak yang berada dalam pengawasan kelompok usaha, serta wajib pajak lain yang berdasarkan hasil analisis memerlukan dukungan data keuangan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, kebijakan ini bukan merupakan aturan baru, melainkan penyempurnaan tata kelola internal Ditjen Pajak. 

Menurutnya, surat edaran tersebut bertujuan membuat proses permintaan informasi keuangan lebih efisien dengan menyederhanakan prosedur yang selama ini sudah berjalan.

Baca Juga: Bos Pajak Tegaskan Babinsa Tidak Terlibat Pemeriksaan Pajak. Ini Batasannya!

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Inge Diana Rismawati menegaskan akses data keuangan tidak hanya ditujukan kepada kelompok HWI. 

Menurutnya, permintaan data dapat dilakukan terhadap seluruh wajib pajak yang sedang dalam proses pengawasan apabila dibutuhkan untuk mendukung pemeriksaan dan analisis kepatuhan perpajakan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Fokus

Ditjen Pajak Kejar Peserta Tax Amnesty dan PPS, Harta Belum Terungkap Rp 406 Triliun

Nasional

Ditjen Pajak Bisa Kantongi Data Transaksi Kartu Kredit, Ekonom Indef: Tak Perlu Panik

Nasional

Ditjen Pajak Diminta Lirik Data Desil BPS untuk Tambah Wajib Pajak

Nasional

Siap-Siap, Ditjen Pajak Kini Bisa Akses Data Keuangan Orang Kaya dan Tokoh Publik

Nasional

Ditjen Pajak Bantah Aturan Akses Data Keuangan Khusus Bidik Orang Kaya

Nasional

Janji Repatriasi Tapi Dana Tak Kunjung Pulang, Ditjen Pajak Siap Tagih Selisih Tarif