Bentuk Badan Baru, Prabowo Dorong Pemanfaatan 33 Juta Hektare Lahan Gambut

Kamis, 24 September 2026 / 21:08 WIB

ILUSTRASI. Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR 2026 (Dok/TV Parlemen)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menyetujui rekomendasi pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Badan tersebut nantinya diminta untuk melakukan pemetaan lahan agar bisa dimanfaatkan sebagai budidaya.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, pemetaan tersebut diperlukan untuk mengelompokkan lahan gambut berdasarkan karakteristik dan potensi pemanfaatannya.

“Nanti juga disampaikan bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya,” ujar Brian seusai rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Kamis (24/9/2026).

Brian mengatakan, luas lahan gambut di Indonesia mencapai lebih dari 33 juta hektare. Pemerintah ingin kawasan tersebut dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan sesuai karakteristik lahannya.

Namun, pemanfaatan lahan gambut tetap harus dibarengi dengan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut Brian, pengelolaan yang tepat diperlukan agar pemanfaatan gambut tidak meningkatkan risiko kebakaran.

Dalam rapat tersebut, Prabowo juga menyetujui rekomendasi para ilmuwan dan pakar untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Badan ini nantinya diharapkan dapat mengintegrasikan data dan pengelolaan perizinan terkait gambut.

Brian menyebut para ilmuwan yang selama ini melakukan penelitian mengenai gambut juga akan dilibatkan untuk mendukung badan tersebut. Hasil riset, kajian dan praktik baik yang sudah ada akan menjadi referensi dalam pengelolaan gambut.

“Intinya ke depan lahan gambut di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 33 juta hektare itu bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan,” kata Brian.

Selain pemetaan, pemerintah juga mendorong penguatan penanganan karhutla berbasis desa melalui masyarakat peduli api. Langkah tersebut dinilai penting karena masyarakat di sekitar kawasan gambut berada paling dekat dengan lokasi ketika kebakaran terjadi.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan lembaga anyar ini akan diberi nama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disebut BPGMN," kata Raja Juli di Istana Kepresidenan, Kamis (24/9/2026).

Menurut Raja Juli, badan ini nantinya akan bertugas untuk melakukan pencegahan salah satunya berkaitanan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Lebih lanjut, dirinya juga menegaskan bahwa badan ini berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BGRM) yang sebelumnya resmi di bubarkan pada 31 Desember 2024 lalu.

Raja Juli menekankan bahwa lembaga tersebut sebelumnya bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan, sementara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sedangkan BPGMN ini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan di isi oleh para pakar dan profesional. Raja Juli juga memastikan lembaga ini akan mendapatkan dukungan anggaran yang cukup besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News