Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Sandjojo menyampaikan, selama empat tahun pemerintahan telah dikucurkan dana desa sebesar lebih dari Rp187 triliun yang merupakan komitmen untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan terutama di desa-desa.
“Penyerapan dana desa itu terus meningkat. Dari 82% di tahun 2015 meningkat menjadi 97% di tahun 2016. Kemudian meningkat lagi menjadi 98% di tahun lalu di tahun 2017. Peningkatan penyerapan ini menujukan tata kelolanya di desa-desa lebih baik. Karena kita semua tahu bahwa dana desa dikucurkan dalam 3 tahap, tahap berikutnya tidak bisa dicairkan sebelum laporan hasil auditnya diterima,” ujar Eko dikutip dari laman Setkab Rabu (24/10).
Keberhasilan dari pengelolaan dana desa, menurut Eko, terletak dari pendampingan. “Kita mempunyai lebih dari atau hampir 40 ribu pendamping desa yang tersebar di seluruh Indonesia yang secara terus-menerus memberikan pendampingan kepada perangkat desa. Pendampingan itu selain oleh pendamping desa juga diberikan kita bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan pendamping dari kementerian lainnya di samping dunia usaha dan Perbankan,” tambahnya.
Kemdes PDTT di bawah koordinasi Kementerian koordinator PMK juga mengadakan kerja sama dengan forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) yang terdiri dari 100 Universitas dan diketuai oleh Rektor ITB serta wakilnya Rektor Universitas UPN Veteran Surabaya.
“Itu setiap tahun kita mengirim 75.000 mahasiswa untuk melakukan KKN Tematik di desa-desa. Itu juga membantu pendampingan dari desa-desa di Indonesia,” kata Menteri Desa PDTT.
Penggunaan dana desa tersebut, menurut Menteri Desa PDTT, untuk membangun lebih dari 1.000 km jalan desa, puluhan ribu PAUD, Polindes, Posyandu, hampir 1 juta unit sarana air bersih di desa-desa, 75 ribu unit MCK. Setelah itu tercukupi, lanjut Eko, desa mulai membangun infrastruktur untuk pemberdayaan ekonomi, seperti jalan, saluran irigasi, pasar, tambatan perahu, PAUD, Bumdes sehingga setelah 3 tahun terjadi pertumbuhan GDP di desa yang cukup signifikan.
Tahun 2014, GDP per kapita Indonesia menurut data BPS itu hanya Rp540.000 per bulan, kemudian di tahun 2018 ini sudah di atas Rp800.000 jadi kenaikan hampir 50%. “Jadi kalau ini kita bisa pertahankan, 7 tahun ke depan GDP per kapita Indonesia itu sudah di atas di desa Rp2 juta. Kalau itu terjadi, desa akan mampu meng-contribute US$ 1 triliun GDP, sama dengan GDP Indonesia saat ini,” ujarnya.
Selain mengurangi kemiskinan, menurut Eko, pemberian dana desa juga dapat mengurangi gini rasio. “Gini rasio kita di desa-desa itu turun dari 0,48 jadi 0,39. Kita juga bisa mengurangi angka pengangguran terbuka. Angka pengangguran terbuka di desa itu lebih kecil daripada angka pengangguran terbuka di kota. Jadi kalau di kota itu 5,73% sekarang di desa sudah di level di angka 3, 72%,” tambahnya.
